Mobil Listrik Bakal Disubsidi Rp 80 Juta, Bakal Bebani Keuangan Negara?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan rencana pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp 80 juta untuk mobil listrik dan Rp 8 juta untuk motor listrik, tidak akan terlalu membebankan keuangan negara atau APBN.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, penggunaan kendaraan listrik berarti akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sehingga akan turut mengurangi belanja subsidi dan kompensasi energi oleh pemerintah.

"Kalau kita menambah jumlah kendaraan yang berbasis listrik, artinya kita mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Berarti kebutuhan untuk penyediaan Pertalite dan sebagainya itu akan berkurang," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Soal Rencana Subsidi Mobil Listrik Rp 80 Juta, Ini Kata Sri Mulyani

Maka seiring semakin meningkatnya penggunaan kendaraan listrik akan semakin terjadi penghematan belanja subsidi BBM. Dalam konteks ini, pengelolaan APBN tak begitu terganggu meski adanya program subsidi untuk kendaraan listrik.

"Ini yang membuat kita harusnya bisa lebih cermat menghitungnya, berapa penghematan dari pengalihan konsumsi itu tadi yang akan berkurang," ujarnya.

"Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat APBN-nya harusnya tetap bisa netral sehingga ini tidak membebani APBN-nya terlalu besar," imbuh Febrio.

Ia menjelaskan, pemberian subsidi kendaraan listrik menjadi upaya dalam mentransformasi industri agar lebih ramah lingkungan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah mendiring transisi dari energi berbasis fosil ke energi bersih.

Lewat transisi energi tersebut, pemerintah juga ingin mendorong penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Sebab, insentif yang diberikan untuk sektor kendaraan listrik tersebut memang yang harus di produksi dalam negeri.

"Jadi itu menambah manfaat banyak bagi kita, juga terjadi transfer of technology. Perekonomian menjadi lebih bagus dalam memproduksi yang value added-nya lebih tinggi, sehingga tercipta PDB-nya di Indonesia. Itu yang menjadi basis kenapa kita mau mempertimbangkan untuk memberi insentif," jelas Febrio.

Baca juga: Bocoran Luhut Soal Subsidi Motor Listrik: Tidak Jauh dari Thailand dan Vietnam