Kantor Pemerintahan Baru Boleh Gelar Halalbihalal Mulai 2 Mei 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor pemerintahan diminta untuk tidak menggelar halalbilahal pada 24 April 2023 hingga 1 Mei 2023. Halalbilahal di kantor pemerintahan baru boleh digelar mulai 2 Mei 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merangkap sebagai Menteri PAN-RB (ad interim).

Baca juga: Jokowi Minta Pemudik Ambil Cuti Tambahan untuk Cegah Kemacetan Saat Puncak Arus Balik Lebaran 2023

"Pengumuman selaku Menteri PAN-RB ad interim, secara resmi saya mengumumkan semua kantor pemerintah yakni kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/Polri, jika merencanakan halalbihalal dan semacamnya, supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," tulis Mahfud melalui Instagram pribadinya, Senin (24/4/2023).

"Pada pekan pertama (tanggal 24-1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara halalbihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan. Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," sambungnya.

Baca juga: Mahfud MD Minta Kantor Pemerintahan Tunda Halalbihalal hingga 1 Mei 2023

Imbauan Mahfud MD ini sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemudik balik ke Jakarta mulai 26 April 2023. Bahkan, pekerja disarankan untuk menambah cuti agar bisa memundurkan waktu mudiknya.

Menurut Presiden, hal tersebut bertujuan menghindari puncak arus balik Lebaran 2023 pada 24-25 April.

"Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring dari Manggarai Barat, NTB, Senin (24/4/2023).

(Penulis Elsa Catriana | Editor Akhdi Martin Pratama)