Waspada Melemahnya Rupiah

MELEMAHNYA rupiah pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan fundamental perekonomian negara kita.

Rumor bahwa pemerintahan baru akan menaikkan rasio utang terhadap PDB dari level saat ini menjadi 50 persen di tengah suasana bearish mata uang terhadap greenback semakin memperkeruh keadaan.

Memang melemahnya rupiah menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini akan berkontribusi kepada “imported inflation” atau inflasi yang diimpor sebagai akibat kenaikan barang-barang impor.

Geopolitik saat ini masih menggelora, sehingga dunia sedang menghadapi kenaikan harga minyak sebagai akibat adanya perang di Palestina.

Kenaikan harga minyak akan memicu meningkatnya biaya transportasi dan biaya produksi. Apalagi Indonesia sudah sebagai “net importer” minyak, artinya hal ini sudah dapat dipastikan akan mendorong inflasi di dalam negeri dalam bentuk “cost push inflation”, yaitu inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi.

Sedangkan perang Rusia-Ukraina sampai detik ini masih belum menunjukkan kapan berakhir. Ini menjadi persoalan yang sangat berat bagi global, karena Ukraina mempunyai peran sangat besar terhadap pangan dunia, terutama gandum dan biji-bijian yang lain.

Di samping itu, yang tak kalah penting adalah terjadinya perubahan iklim yang luar biasa. Indonesia mengalami El-Nino dan La-Nino, sehingga mempersulit dalam mengkalkulasi hasil produksi pangan seperti beras dan jagung, dan bahan pangan lainnya.

Hal ini membuat anomali terhadap inflasi, yaitu di sisi lain terjadi cosh push inflation, tetapi di sisi lain terjadi supply side inflation.

Pembayaran bunga utang pemerintah dikhawatirkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Tahun ini, pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun. Pembayaran bunga utang itu meningkat 11,55 persen dari realisasi pembayaran bunga utang di 2023 yang sebesar Rp 439,88 triliun. Tentunya ini menambah kebutuhan dollar AS yang tidak sedikit.

Permasalahan-permasalahan di atas harus diantisipasi dan diwaspadai, walaupun kita tahu bahwa Indonesia jauh dari radius krisis keuangan karena rasio total hutang terhadap PDB hanya sekitar 40 persen. Setengahnya dimiliki oleh sektor korporasi, dan ini yang terendah di dunia.

Terdapat kekhawatiran yang meluas bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan pengetatan moneter di Amerika Serikat dapat menyebabkan pergerakan tajam dalam mata uang negara-negara berkembang, sehingga lebih sulit untuk membayar kembali porsi utang korporasi dalam mata uang asing.

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kemampuan yang terbatas dalam menilai besarnya risiko yang ditimbulkan oleh tren-tren ini, sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang relevan.

Kita perlu memeriksa keadaan neraca perusahaan di pasar negara berkembang dengan menggunakan ukuran leverage dan kerapuhan keuangan menjelang krisis moneter 1997-1998 sebagai tolok ukurnya.

Mengapa krisis moneter 1997-1998? Secara historis, krisis emerging market disebabkan oleh masalah utang negara. Selain itu, krisis perbankan dan mata uang juga sering terjadi.