Punya Peran Penting Dalam Transisi Energi, Direksi-Serikat Pekerja PLN Harus Sinergi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu, sinergi antara direksi PLN dengan Serikat Pekerja penting untuk dilakukan.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Legal and Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto dalam acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2024 dengan tema "Mengawal Visi Energy Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero)".

Acara ini diselenggarakan pada 3-4 Juli 2024 di Jakarta, dihadiri 48 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 266 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dengan jumlah total peserta sebanyak 779 Anggota SP PT PLN (Persero).

"PLN sebagai tulang punggung dan sekaligus jantung kelistrikan Indonesia tidak berada di ruang hampa. PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian Republlik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat," ujar Yusuf melalui keterangan pers, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Pertamina dan PLN Masuk 10 Besar Perusahaan Energi Terbesar Asia Tenggara 2024 Versi Fortune

Dalam acara tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor menekankan pentingnya kolaborasi secara optimal antara SP PLN dengan Direksi PT PLN (Persero) untuk mendukung Indonesia lebih baik.

"Tentunya dalam pelaksanaan Rakernas ini bisa merumuskan apa yang menjadi program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya, agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan keekonomian negeri ini," kata Afriansyah.

Baca juga: SPBU Hidrogen Diklaim Bisa Tekan Impor BBM hingga 1,59 Juta Liter Per Tahun

Target Rakernas

Ketua Umum SP PT PLN (Persero) M. Abrar Ali mengatakan, melalui forum ini, diharapkan akan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

"PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan milik negara. Jadi, pengelola negara (Pemerintah) harus berpihak kepada PLN dengan tidak mendukung power wheeling," ujarnya.

Ia menambahkan, SP PLN setelah Deklarasi Hari Listrik Nasional Tahun 2023 dalam mewujudkan Satu SP Satu PLN. Sementara pada 2024, telah terbentuk 7 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (KDPD) dari Anak Perusahaan.