Lebih dari 2 Juta Orang ASN Indonesia Belum Sarjana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, sekitar 2.250.000 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia belum mendapat gelar sarjana.

“Dari ASN yang jumlahnya 4,5 juta, baru 50 persen yang sarjana,” ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Atas dasar itu, lanjut mantan Wakil Kepala Polri itu, pemerintah menginginkan para ASN tersebut memperoleh gelar sarjana. Tujuannya, untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Yang belum sarjana kita sarjanakan, yang sudah S1 kita S2-kan,” kata Syafruddin.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Generasi Smart ASN, Begini Caranya

Pemerintah, kata Syafruddin, telah menandatangani nota kesepahaman dan melaunching program double degree peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam mendukung reformasi birokrasi.

Dalam kerja sama ini, pemerintah menggandeng universitas negeri nasional dan universitas di Australia dan Selandia Baru.

“Salah satu aset bangsa adalah SDM. Negara bisa besar tidak hanya dipicu hanya dari sumber daya alam saja, tapi SDM lah yang merupakan kekayaan hakiki yang dimiliki oleh bangsa,” ucap dia.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan tengah mempersiapkan generasi Smart ASN. Ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam mendorong visi Indonesia 2045.

Baca juga: Wacana Single Salary ASN, Ini Kata Kemenpan RB

"Saat ini total PNS berjumlah 4.287.526 orang, di mana sebanyak 39 persen merupakan tenaga administratif. Karenanya kondisi tersebut perlu direstrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional yang lebih optimal mendukung pembangunan baik di pusat maupun daerah," ujar Syafruddin.

Dia menjelaskan, pelaksanaan rekrutmen CPNS2018 terdiri dari 238.015 formasi untuk 76 Kementerian/Lembaga dan 525 Pemerintah Daerah, dan terisi sebanyak 180.624.

Kemudian sebanyak 164.783 diisi dari formasi umum, 6.307 formasi cumlaude, 1.808 disabilitas, 604 putra/i Papua dan Papua Barat, 23 diaspora, 287 olahragawan berprestasi internasional, dan 6.812 tenaga honorer K-II.

Kebijakan strategis pembangunan SDM ASN kini bertumpu pada reformasi manajemen ASN dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN, PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

"Perencanaan ASN searah pembangunan nasional dan potensi daerah, kemudian rekrutmen dan seleksi berbasis komputer dan online," ungkapnya.

Baca juga: Menhub: Kami Butuh ASN yang Tak Alergi terhadap Perubahan

Dikatakannya, visi presiden dalam pengembangan SDM pada 2020 merupakan momentum kuat untuk memacu kecepatan bangsa dalam pembentukkan Smart ASN.

"Smart ASN juga akan menjadi digital talent di seluruh lini terdepan pelayanan pemerintahan," imbuhnya.

Kini Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dalam indeks daya saing talenta global atau Global Talent Competitiveness Index. Untuk perbaikan indeks ini, struktur ideal ASN perlu didukung manajemen talenta nasional yang dikembangkan untuk menempatkan talenta terbaik pada jabatan strategis.

Selain itu, manajemen talenta institusional dari seluruh instansi diintegrasikan guna membentuk talent pool nasional, untuk kemudian diselaraskan dengan manajemen talenta korporasi.

“Sehingga memungkinkan mobilisasi talenta lintas sektor, baik publik maupun privat, yang fokus dan prioritas pembangunan pusat maupun daerah,” sebut Syafruddin.