Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Keluarga di Kampung, Kementerian BUMN: Kita Jangan Mudik!

Kompas.com - 29/03/2020, 17:12 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN meminta masyarakat untuk tidak mudik Lebaran di tahun ini guna menekan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Mudik gratis sendiri sudah pasti ditiadakan.

"Kami cukup sedih akhirnya terpaksa membatalkan mudik gratis yang dilakukan oleh BUMN yang telah dilakukan bertahun-tahun selama ini," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, seperti dikutip dari Antara, Minggu (29/3/2020).

Menurut dia, Menteri BUMN Erick Thohir, juga sudah meminta agar Lebaran di tahun 2020 tak perlu dirayakan di kampung halaman.

"Seperti kata Pak Erick, kita jangan mudik, kita jaga keluarga kita di kampung maupun di kota," ujar Arya.

Baca juga: Erick Thohir Batalkan Mudik Gratis, Dananya Digunakan Untuk Tangani Corona

Jika mengacu pada data yang ada, menurut dia, setidak ada sekitar 275 ribu pemudik yang akan dipulangkan lewat program mudik gratis BUMN di tahun ini sebelum kemudian dibatalkan.

Karena ada pembatalan program mudik gratis BUMN, maka dana yang sedianya untuk memberangkatkan para pemudik ini dialihkan untuk membantu penanganan virus corona.

"Kita tetap harus berada di tempat masing-masing. Tetap melakukan isolasi diri di rumah, tetap stay safe di rumah," ungkap Arya.

Aktivitas berdiam diri di rumah dan tidak melakukan perjalanan jauh, kata Arya, berkontribusi besar untuk membantu pemerintah membatasi penyebaran Covid-19.

Baca juga: Fakta Lengkap Skenario Pemerintah, Tidak Mudik Tidak Piknik Lebaran 2020

"Tanpa gotong royong, tidak akan selesai masalah ini. Kuncinya adalah gotong-royong dan bersama-sama bersatu melawan corona," kata Arya.

Bangun bilik desinfektan di terminal

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ke berbagai daerah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, dengan dibatalkannya mudik gratis maka pihaknya memiliki anggaran sebesar Rp 40 miliar yang bisa dialokasikan untuk program lain.

Selain mudik gratis, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub memiliki anggaran sebesar Rp 160 miliar yang dapat direalokasikan akibat penyebaran virus corona.

Maka, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub total memiliki anggaran yang dapat direalokasikan sebesar Rp 200 miliar.

"Menyangkut realokasi anggaran, kita memang sudah exercise beberapa penyesuaian anggaran. Karena beberapa program kita yang kontraktual ada yang dibatalkan jumlahnya sekitar Rp 160 miliar. Lalu revisi kegiatan mudik gratis ada sekitar Rp 40 miliar," kata Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Kemenhub Sebut Banyak Orang yang Sudah Mudik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahendra Siregar Lantik 21 Kepala OJK Daerah, Simak Daftarnya

Mahendra Siregar Lantik 21 Kepala OJK Daerah, Simak Daftarnya

Whats New
Operasi Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap 1 Terus Dijaga Keandalannya

Operasi Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap 1 Terus Dijaga Keandalannya

Whats New
Kota Tual dan Kepulauan Aru Jadi Lokasi Modeling Penangkapan Ikan Terukur KKP

Kota Tual dan Kepulauan Aru Jadi Lokasi Modeling Penangkapan Ikan Terukur KKP

Whats New
Prabowo Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, BI: Kami Akan Terus Bersinergi...

Prabowo Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, BI: Kami Akan Terus Bersinergi...

Whats New
Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Whats New
Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Whats New
Menunda Tapera untuk Pekerja

Menunda Tapera untuk Pekerja

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Work Smart
Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Whats New
Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Whats New
CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

Whats New
Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Whats New
JR Connexion Kembali Beroperasi, Simak Jadwal Barunya

JR Connexion Kembali Beroperasi, Simak Jadwal Barunya

Whats New
Tahun Ini, PNM Targetkan Kredit Ultra Mikro Rp 72 Triliun

Tahun Ini, PNM Targetkan Kredit Ultra Mikro Rp 72 Triliun

Whats New
IHSG Ditutup Naik Tembus 7.000 Lagi, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup Naik Tembus 7.000 Lagi, Rupiah Menguat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com