Minta Dana Talangan Rp 3,5 Triliun, KAI Baru Bisa Kembalikan pada 2027

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mendapat dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 3,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menutup biaya operasional selama pandemi Covid-19.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, akibat pandemi Covid-19 diperkirakan kas perseroannya akan tekor sebesar Rp 3,4 triliun.

“Rencana peggunaan sekitar Rp 3,5 triliun tadi akan kami gunakan untuk menggunakan biaya operasional tetap positif,” ujar Didiek saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7/2020).

Baca juga: KAI Tambah Perjalanan Tujuan Bandung, Malang, dan Surabaya, Simak Jadwalnya

Didiek merinci, nantinya dana Rp 3,5 triliun itu akan digunakan untuk perawatan sarana perkeretaapian senilai Rp 680 miliar. Lalu, untuk perawatan prasarana termasuk bangunan Rp 740 miliar.

Selanjutnya, pemenuhan biaya pegawai Rp 1,25 triliun.Kemudian, untuk biaya bahan bakar Rp 550 miliar, dan pendukung operasional lainnya Rp 280 miliar.

“Kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan pemotongan gaji, sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar Rp 1,25 triliun untuk membiayai pegawai,” kata Didiek.

Didiek memastikan, pihaknya akan mengembalikan dana talangan dari pemerintah ini. Dia berharap, dana pinjaman tersebut bisa diangsur dalam kurun waktu tujuh tahun dengan bunga dua sampai tiga persen.

“Kenapa kami minta jangka waktu tujuh tahun, kami sesuaikan dengan maturity profile dari obligasi jatuh tempo. Di mana, pada 2022 ada jatuh tempo, 2024 ada jatuh tempo. Sehingga kami harapkan pelunasan pinjaman Rp 35 triliun tadi, kami lakukan mulai 2022,” ucap dia.

Di 2022, KAI akan membayar sebesar Rp 200 miliar, 2023 Rp 300 miliar, 2024 Rp 500 miliar, 2025 Rp 775 miliar, 2026 Rp 750 miliar dan di 2027 Rp 1 triliun.