Jadi Penyumbang Emisi, RI Bakal Pakai Mobil Listrik Saat KTT G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal menggunakan mobil dan motor listrik dalam presidensi G20.

Luhut menyampaikan, penggunaan motor dan mobil listrik menjadi bagian dari komitmen RI menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 dengan upaya sendiri sesuaikan Perjanjian Paris (Paris Agreement) dalam dokumen National Determined Contribution (NDC).

"Nanti di G20 kita siapkan seluruh sepeda motor adalah sepeda motor listrik, penyiapan infrastrukturnya sedang kita lakukan, termasuk mobil official di sana kita akan pakai nanti EV (electronic vehicle)," kata Luhut dalam webinar ITS, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Temui Perwakilan BMW dan Mercy, Menperin Beberkan Peluang Investasi Kendaraan Listrik

Luhut menyampaikan, Indonesia menjadi salah satu negara kontributor terbesar emisi gas rumah kaca.

Sepanjang tahun, RI memproduksi mobil berbahan bakar fosil mencapai 1,28 juta unit. Pada 2019, jumlah produksi mobil di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di ASEAN.

Adapun untuk penjualan domestik, mobil berbahan bakar fosil di Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN, dan nilai ekspor menjadi yang tertinggi ke-8 di Asia.

"Jadi kita sekarang kontribusi banyak pada lingkungan membuat emisi juga. Nah ini saya pikir kita perlu mulai melakukan pengalihan. Oleh karena itu pemerintah sudah bertekad mengurangi ini semua," beber Luhut.

Luhut menjelaskan, penggunaan mobil dan motor listrik sebagai pengganti kendaraan berbahan bakar fosil menjadi krusial usai beberapa komitmen di tingkat global berjalan lebih lambat.

Baca juga: Luhut Perkirakan Nilai Investasi Kendaraan Listrik di RI Bisa Capai Rp 493,5 Triliun

Indonesia sebetulnya sudah memiliki komitmen dan sepakat untuk menandatangani investasi senilai 25 miliar dollar AS dalam rangka mengurangi emisi bersama Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, John Kerry.

Sayangnya, perjanjian yang semula sepakat ditandatangani di Glasgow, Inggris, harus ditunda hingga awal tahun depan. Padahal dalam beberapa kesempatan, AS meminta Indonesia mampu mengurangi emisi sampai 50 persen.

"Jadi masalah ini sekarang apa yang kita konkret karena bagaimanapun masalah ini akan menyangkut negara kita. Oleh karena itu, EV menjadi hal penting yang harus kita laksanakan," pungkas Luhut.