Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) jenis Pertalite di level Rp 7.650 per liter. Ini guna meredam laju inflasi, di mana pada saat bersamaan menjaga daya beli masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, kenaikkan harga Pertalite dapat mendongkrak pertumbuhan indeks harga konsumen (IHK). Menurutnya, hal itu berpotensi membua laju inflasi menembus angka 7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Saat ini inflasi kita sudah mencapai 4,94 persen dan jika ada kenaikkan BBM akan membuat inflasi semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," ujar dia, kepada Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Nailul menyadari, apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga Pertalite, anggaran subsidi BBM akan semakin membengkak. Asal tahu saja, sampai saat ini pemerintah sudah menganggarkan Rp 502 triliun untuk subsidi energi termasuk BBM.

Oleh karenanya, Nailul merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bensin selain Pertalite, seperti Pertamax, yang saat ini harganya masih lebih rendah dibanding bensin sejenis yang dijual oleh badan usaha penyedia BBM lainnya.

Kenaikkan harga Pertamax memang berpotensi menyebabkan adanya pergeseran konsumsi bensin menuju Pertalite. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah nantinya.

"Saya merasa jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi, ini berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi yang tengah membaik," tutur Nailul.

Baca juga: Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, di tengah ancaman inflasi global, pemerintah perlu mempertahnkan, bahkan menambah anggaran subsidi BBM.

Hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan relokasi anggaran belanja, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan. Menurutnya, saat ini terdapat sejumlah proyek pembangunan yang dapat ditunda atau dikurangi anggarannya, agar dapat direalokasikan ke anggaran subsidi energi.

"Jadi ini masalah politik anggaran dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat yang sekarang jelas-jelas prioritasnya di seluruh dunia menghadapi inflasi," kata Bhima.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite masih dalam pembahasan di internal pemerintah. Hingga saat ini pembahasannya masih dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Lagi dibahas (kenaikan harga Pertalite), masih di koordinasikan di Pak Airlangga (Menko Perekonomian)," ujarnya saat ditemui di Kompleks MPR-DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Arifin mengatakan, keputusan mengenai kenaikan harga Pertalite masih harus menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Dia pun berharap revisi perpres tersebut bisa rampung bulan ini.

"Kita harus ubah Perpres dulu, mudah-mudahan (bulan ini selesai), karena harus sosialisasikan dulu," ungkapnya.

Baca juga: Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?