Ketika Menaker Keberatan Dilabeli Menteri Titipan Pengusaha

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah tudingan yang menyebutnya sebagai 'menterinya pengusaha' akibat kebijakan yang dikeluarkan dianggap terlalu berpihak kepada pengusaha.

Padahal, menurut dia, banyak pula kebijakan yang dikeluarkannya justru dikritik keras dunia usaha.

“Teman-teman pekerja mengatakan ‘menterinya pengusaha’, saya kira tidak demikian karena tidak sedikit kebijakan itu yang di-review oleh teman-teman pengusaha,” kata dia saat acara berbuka puasa bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dikutip dari Antara, Rabu (5/4/2023).

Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, salah satu kebijakan yang dikritisi dunia usaha yaitu terkait upah minimum.

Baca juga: Undang-undang yang Mengatur tentang BUMN: UU Nomor 19 Tahun 2003

“Ketika kami mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang upah minimum, Pak Hariyadi (Ketua Umum Apindo) juga men-challenge (menantang) saya di PTUN,” kata Ida.

Di sisi lain, ada pula kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang ditentang serikat buruh, yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut rencananya juga akan digugat serikat pekerja di PTUN.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Kemenaker telah diukur aspek sosiologis dan yuridisnya. Hal itu dibuktikan dengan belum adanya gugatan yang dimenangkan atas kebijakan pemerintah.

Baca juga: Kronologi Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 Triliun di Bea Cukai versi Kemenkeu

“Sampai sejauh ini, seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun oleh pemerintah belum pernah ada yang dikalahkan. Artinya sebenarnya kebijakan kebijakan itu telah diukur aspek sosiologisnya, aspek yuridisnya dengan matang oleh pemerintah,” kata dia.

“Artinya kalau satu sisi kebijakan itu suatu ketika di-review oleh teman-teman pengusaha, tidak semua kebijakan itu di-review oleh teman-teman pekerja. Jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah memang berada di tengah,” tambah Ida.