Tahun Politik, Bagaimana Kondisi Ekonomi Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi ekonomi Indonesia dinilai memiliki resiliensi yang tinggi sehingga target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah tahun ini optimistis tercapai. Kendati demikian, tahun politik menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena kondisi dunia usaha cenderung wait and see alias menunggu dan melihat situasi.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengatakan, beberapa tahun terakhir ada tantangan ekonomi, misalnya krisis akibat pandemi Covid-19 hingga ancaman resesi global.

“Artinya dampaknya ada, tapi enggak begitu besar dan masih bisa termitigasi dengan baik. Dalam konteks itu menurut saya tahun ini juga kondisinya hampir sama. Indonesia relatif resilien terhadap guncangan. Karena memang kita kebijakan prudensialnya cukup bagus terkait dengan kebijakan makro,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (20/6/2023).

Sementara itu pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5-5,3 persen tahun ini.

Baca juga: Potensi Ekonomi Hijau dan Biru

Teguh menyebut kisaran angka 5 persen adalah target moderat yang optimistis tercapai, karena tingkat resiliensi perekonomian domestik tersebut. Di sisi lain, Teguh menekankan yang mungkin perlu diwaspadai adalah tantangan dari dalam negeri menjelang tahun politik 2024.

“Berdasarkan pola dari penelitian-penelitian kami di FEB UI, menjelang pergantian kepemimpinan seperti ini memberikan nuansa ketidakpastian, terutama di dunia bisnis,” sebut Teguh.

Pelaku bisnis cenderung wait and see atas kebijakan apa yang akan ditempuh pemerintahan berikutnya. Hal ini akan sedikit menahan laju perputaran uang karena pelaku usaha belum berani melakukan ekspansi besar-besaran.

Apabila jumlah uang beredar mengalami perlambatan, ekonomi tentu akan menurun.

“Inilah yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintah. Kita berharap semua partai politik atau apapun, jangan banyak kegaduhan di dalam politik ini sehingga dunia usaha ini bisa sedikit mengurangi ketidakpastiannya,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Teguh bilang, salah satu langkah mitigasi risiko yang dapat ditempuh pemerintah adalah memperkuat bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi. Tentunya dengan cakupan yang diperluas dengan pendataan yang lebih baik.

Harapannya, kelompok masyarakat rentan terdampak gejolak ekonomi bisa dengan cepat mendapatkan dukungan pemerintah melalui berbagai bantuan sosial. Dalam hal ini, kolaborasi pendataan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial perlu dijalin lebih kuat.

“Dalam konteks teori itu namanya Adaptive Social Protection. Artinya ketika ada perubahan, orang ini bisa dimasukkan mendapat bantuan yang cepat dan adaptif sehingga perlu tadi kolaborasi Kemenaker, Kemenperin, juga Kemensos. Ini menurut saya yang perlu, sehingga sinkron,” ungkap dia.

Ketika langkah social protection berupa bantuan sosial tidak adaptif, kelompok masyarakat rawan terdampak akan masuk dalam jurang kemiskinan. Selain itu, ketimpangan ekonomi akan meningkat sehingga mendorong kerentanan sosial di masa depan.

Baca juga: Jadi Bandara Tersibuk, Bandara Soekarno-Hatta Beri Dampak ke Ekonomi RI Rp 30 Triliun Setahun

Di sisi lain, dalam memitigasi risiko pemerintah dapat memanfaatkan peluang ekonomi di tengah tahun politik, yakni dengan memacu sektor-sektor potensial. Teguh mencontohkan, seperti industri tekstil yang dinilai mengalami penurunan permintaan dari luar negeri karena dampak resesi global.

Namun peluang besar ada di dalam negeri karena momentum pemilu. Pemilu bisa menjadi katalis karena permintaan kaos dan atribut kampanye sangat masif pada periode tersebut.

Penelitian menunjukkan, pemilu memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan terutama di industri tekstil. Selain itu, ada sektor perhotelan, restoran, dan transportasi yang akan cukup banyak mendapatkan limpahan rezeki dari kampanye.

“Tiga sektor itu menurut saya akan menjadi engine di tahun 2023 dan 2024. Karena 2023 persiapan, 2024 ini panjang pemilunya, itu uang beredar banyak sekali,” pungkas dia.

Baca juga: Optimistis Ekonomi Indonesia 2024