Visa Luncurkan 4 Pilar Peta Jalan Keamanan Pembayaran di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Visa menyampaikan sejalan dengan perkembangan lanskap pembayaran di Indonesia, semakin bermacam-macam juga ancaman yang hadir.

Untuk itu, Head of Risk Visa Asia Pacific Joe Cunningham mengatakan, Visa meluncurkan Peta Jalan Keamanan Pembayaran (Payment Security Roadmap) di Indonesia.

"Di Visa, kami berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan keamanan setiap transaksi demi memastikan konsumen dan bisnis terlindungi," kata dia dalam "Media Roundtable Visa Payment Security Roadmap", Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Apakah Fitur Contactless di Kartu Kredit Aman? Simak Penjelasan Visa Indonesia

Ia menjabarkan, Peta Jalan Keamanan Pembayaran tersebut terdiri dari empat pilar.

Pilar yang pertama adalah pengurangan nilai data (devalue data). Caranya dengan menyamarkan data penting sehingga tidak memiliki nilai ketika sampai ke pihak tak bertanggung jawab.

Pihaknya tidak ingin banyak data kredensial seperti 16 digit nomor kartu dan tanggal kedaluwarsa kartu tersimpan di berbagai tempat seperti tempat minum kopi atau pusat perbelanjaan.

Untuk itu, Visa menggunakan tokenisasi untuk mengganti 16 nomor kartu tadi dengan bentuk data yang lain.

"Data itu masih bekerja. Bedanya, ketika data tersebut dicuri seseorang, itu tidak dapat digunakan untuk apa-apa," imbuh dia.

Baca juga: Visa Catat 93 Persen Gen Y Pilih Perbankan Virtual

Sedangkan, pilar kedua adalah melindungi data dengan menggunakan enkripsi dan standar keamanan payment card industry (PCI).

Ketiga, pihaknya akan memberdayakan konsumen untuk memerangi penipuan dengan memberikan pemberitahuan transaksi dan pengendalian pengeluaran.

Pilar terakhir, Joe bilang, pihaknya akan memanfaatkan data untuk mengindentifikasi penipuan sebelum terjadi.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk-based authentication dan biometric.

"Misalnya memanfaatkan sistem keamanan smartphone untuk mengesahkan transaksi," tandas dia.

Secara umum, Visa mendorong pada mitra dan pemangku kepentingan untuk mengamankan ekosistem pembayaran di Indonesia.