[POPULER MONEY] Derita Waskita Karya | Akar Penyebab Elpiji 3 Kg Langka

1. Derita Waskita: PMN Dibatalkan, yang Telanjur Cair Diminta Dikembalikan ke Kas Negara

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang sudah telanjur dicairkan.

Waskita Karya sendiri mengumumkan telah mengembalikan dana PMN senilai Rp 3 triliun yang sudah masuk ke kas perusahaan ke rekening kas umum negara.

Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid, mengungkapkan permintaan agar PMN yang sudah cair ke perusahaan yang dipimpinnya dikembalikan ke kas negara tersebut datang dari Komite Privatisasi yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam surat Nomor EK.5/126A/M.EKON/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Dana PMN Untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Selengkapnya simak di sini

2. Elpiji 3 Kg Langka di Beberapa Daerah, Ini Akar Penyebabnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai tata kelola distribusi yang kurang optimal menjadi penyebab kelangkaan elpiji 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji mengungkapkan, kebijakan distribusi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina tidak berjalan dengan baik di beberapa wilayah khususnya wilayah yang terpencil.

"Pertamina kan bikin aturan dan kebijakan. Untuk pengecer ini akses jualnya hanya 20 persen saja. Tampaknya ini ada sosialisasi yang kurang kenceng lah," ujar Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (31/7/2023).

Tutuka menjelaskan, Pertamina saat ini memiliki kebijakan di mana penyaluran 80 persen elpiji 3kg ada di pangkalan dan sebanyak 20 persen di pengecer.

Baca selengkapnya di sini

3. Sri Mulyani: Bayar Pajak Harusnya Bisa Lebih Mudah dari Beli Pulsa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengutarakan keinginannya untuk terus mempermudah proses pembayaran pajak.

Ia bahkan menginginkan pembayaran pajak bisa lebih mudah dari membeli pulsa telepon selular. Pasalnya kata dia, pajak menjadi sangat penting bagi pembangunan Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari masih dominannya porsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara.

"Saya dulu mengatakan, membayar pajak harusnya sama mudahnya atau lebih mudah dari membeli pulsa untuk telepon genggam," kata dia di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/8/2023). Baca juga: Ibaratkan LPDP Layaknya Palugada, Sri Mulyani: Apa Kamu Mau, Kita Ada Menurutnya, hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara reformasi internal Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Salah satu aspek utama yang perlu direformasi ialah terkait pelayanan kepada masyarakat.