Informasi Spasial dan "Blue Ekonomi"

DALAM ocean account framework disebutkan bahwa aset pesisir dan lautan adalah modal dasar alami, di mana sumber daya alam pesisir dan lautan memiliki nilai yang tinggi untuk mendukung proses produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Termasuk dalam aset pesisir dan lautan adalah aset ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pengelolaan dan pemanfaatan aset pesisir dan kelautan dapat dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, yang sekaligus mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di dalamnya untuk kepentingan masyarakat, atau dikenal dengan pendekatan blue economy.

Ekosistem pesisir dan lautan Indonesia dicirikan dengan keberadaan panjang garis pantai yang mencapai lebih dari 48.000 km, dengan keberadaan 4.180 desa pesisir yang mempunyai kawasan mangrove, lamun, dan terumbu karang.

Analisis berbasis spasial diperlukan dalam perhitungan luasan ekosistem, kondisi dan valuasi nilai di dalamnya. Analisis ini juga dapat menghubungkan data lingkungan dengan sosial ekonomi yang dicapai.

Berdasarkan analisis spasial terhadap ekosistem mangrove, terdapat kurang lebih seluas 3,62 juta Ha, dengan nilai moneter diperkirakan mencapai 720 T/ tahun, dengan cadangan karbon sebesar 3,02 Gton C, dan serapan karbon sebesar 191, 38 Gton C/Tahun.

Sedangkan data untuk eksosistem padang lamun diperoleh luasan sebesar 970.000 Ha, dengan estimasi nilai moneter sebesar 79 T/tahun, mempunyai cadangan karbon sebesar 912 Gton C dan serapan karbon sebesar 6,39 Gton C / Tahun.

Terumbu karang seluas kurang lebih 475.000 Ha dengan nilai moneter setara dengan 96 T/tahun.

Potensi tersebut sangat besar. Diperlukan perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial (hits) untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut dalam kerangka pengembangan blue economy di Indonesia.

Holistik-integratif dengan mempertimbangkan banyak aspek termasuk abiotik, biotik dan culture (ABC), tematik dengan secara spesifik fokus terhadap tema pengembangan dan pengelolaan tertentu, dan spasial dengan mempertimbangkan aspek lokasi secara keruangan dan kewilayahan.

Tahapan perencanaan dilakukan dengan identifikasi sumber daya dan potensi, evaluasi kondisi ekosistem, perumusan kebijakan dan peraturan, pemberdayaan sumber daya alam yang ada, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dan kemitraan serta monitoring dan evaluasi.

Kawasan ekosistem pesisir dan lautan sangat dinamis, mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Badan Informasi Geospasial melakukan inventarisasi, pengukuran dan pemetaan neraca fisik ekosistem di berbagai kawasan konservasi penting di Indonesia.

Hasil analisis spasial memperlihatkan adanya dinamika luasan, baik penambahan maupun pengurangan.

Sebagai contoh, luasan ekosistem mangrove di Gilli Matra mencapai sekitar 11 Ha pada 2021, turun dari 2015 sekitar 21 Ha.

Sedangkan luasan mangrove di Raja Ampat pada 2021 berkisar hampir 1.200 Ha, naik dari 2015 sekitar 1.100 Ha.

Untuk perhitungan neraca fisik ekosistem terumbu karang di Waigeo sebelah barat turun dari sekitar 1500 Ha pada 2017 menjadi sekitar 1.490 pada 2022, untuk Raja Ampat naik dari 1.370 Ha pada 2016 menjadi 1.380 Ha pada 2021.

Dengan potensi dan dinamika perubahan tersebut, pengembangan blue ekonomi perlu dilakukan dengan dukungan perencanaan yang matang.

Salah satunya dengan dukungan ketersediaan data spasial sebagai rujukan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang inklusif, memperhatikan masyarakat lokal dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem yang ada.