Mahfud MD Sebut Infrastruktur Digital Juga Harus Dibangun, Tak Hanya Jembatan dan Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan, infrastruktur yang perlu dibangun merata di Indonesia, bukan hanya infrastruktur fisik semacam jembatan, gedung, dan rumah.

Namun, infrastruktur regulasi dan digitalisasi juga perlu dibangun ke depan.

Pasalnya, di era digitalisasi, banyak masalah terkait dunia digital di Indonesia, mulai dari pinjaman online (pinjol) hingga mata uang kripto.

Baca juga: Cak Imin: 80 Juta Pekerja Informal Penghasilan Tak Pasti, Dompet Tipis

"Kadangkala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung, dan sebagainya," ujar Mahfud dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (22/12/2023).

"Padahal, ada tiga infrastruktur yang harus dibangun, yaitu infrastruktur fisik yang sekarang ada, infrastruktur regulasi, dan infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan," sambung dia.

Dengan membangun infrastruktur regulasi dan digital, maka keamanan digital (cyber security) di Indonesia bisa membuat masyarakat menjadi aman saat bertransaksi online.

Oleh karenanya, dia ingin keamanan siber ini ke depannya dapat ditegakkan sebaik mungkin agar kasus pinjol ilegal dan kripto bisa dihilangkan.

"Saya sendiri memimpin rapat di Kemenkopolhukam dengan memanggil pihak-pihak terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan," tutur dia.

Baca juga: Singgung soal Pinjol, Mahfud MD: Rakyat Jadi Korban

Sebagai informasi, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat, sejak 2017, telah menghentikan 6.055 entitas pinjol ilegal.

Jumlah pinjol ilegal terbanyak ada pada 2023 dan 2019. Sepanjang 2019, Satgas PASTI menutup 1.493 entitas pinjol ilegal.