"Bersih-bersih" BUMN, Erick Thohir Gandeng BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekan kerja sama dalam hal pengembangan, penerapan, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.

Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pun dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024). Penandatangan disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Ateh mengatakan, kerja sama ini untuk 'bersih-bersih BUMN' sebab bertujuan mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

Baca juga: Namanya Masuk Bursa Calon Menkeu, Wamen BUMN: Terlalu Dini

"Ini wujud nyata komitmen kami dan Jaksa agung untuk memperbaiki terus-menerus secara berkelanjutan perbaikan atau transformasi di BUMN," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Ia mengatakan, BPKP selaku auditor presiden siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator.

Ateh berharap, dengan kerja sama ini dan dilanjutkan dengan implementasi good governance, risk management, dan internal control secara efektif, maka akan menciptakan BUMN yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

"(Kerja sama ini) tentu saja semua terkait pembenahan, terkait dengan kasus-kasus (di BUMN). Ini kegiatan-kegiatan terkait dengan preventif," kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, kerja sama yang dilakukan dengan BPKP sudah dilakukan berkali-kali untuk memperkuat transformasi di BUMN. BPKP berperan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan kepada BUMN.

"Kami punya niatan yang sama bahwa BUMN ini harus benar-benar sehat, karena memang konteks BUMN ini tidak hanya sebagai korporasi, tapi juga ada yang namanya pelayanan publik atau yang juga dihubungkan dengan perekonomian kerakyatan, dikaitkan juga dengan pembangunan," papar dia.

Baca juga: BUMN Bentuk Agregator untuk Tekan Biaya Logistik

Ia menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.

"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya.

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN. Dia berharap melalui MoU ini, BUMN dapat melakukan perbaikan tata kelola.

"Ini pembenahan. Jadi yang kemarin ditemukan perbuatan melawan hukum, kita benahi agar jangan terulang kembali," ucap dia.

Baca juga: Diam-diam, Erick Thohir Laporkan 2 Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung