Siapkan RAPBN 2025, Sri Mulyani: Kita Terus Berkomunikasi dengan "Orang" Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai membahas perumusan kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini pun menandai dimulainya rangkaian perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam perumusan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ini dilakukan sebagai bagian tradisi penyiapan anggaran negara pada periode transisi pemerintahan.

"Kita terus berkomunikasi dengan dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo," kata dia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Lebih lanjut bendahara negara bilang, lewat koordinasi itu, pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan pemerintahan Prabowo dalam APBN 2025. Dengan demikian, berbagai program yang disiapkan dapat langsung dilaksanakan pada tahun pertama kepimpinan Prabowo.

"Pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu," katanya.

Adapun dalam KEM-PPKF 2025, APBN disiapkan dengan anggaran belanja negara yang diperkirakan di kisaran 12,14-12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, belanja negara negara dipatok 14,59-15,18 persen.

Untuk pendapatan negara Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah akan melakukan optimalisasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP), perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Perluasan basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan diperlukan untuk memitigasi risiko dari sektor ekonomi yang rentan terhadap dinamika perekonomian global dan volatilitas harga komoditas," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi. Sri Mulyani menyebutkan, hal ini termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerja sama antar instansi/lembaga.

"Di sisi lain, pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi," katanya.

Sementara untuk belanja negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya berencana melakukan belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan.

Belanja yang lebih baik akan dilakukan melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos.

"Pada sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja didaerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah," ujar Sri Mulyani.

Dengan demikian, defisit anggaran tahun depan diproyeksi berada di kisaran 2,45 - 2,82 persen. Untuk merespons defisit tersebut, pemerintah disebut akan melakukan pembiayaan secara "terjaga". Pemerintah menargetkan rasio utang pemerintah dapat terjaga di kisaran 37,98 - 38,71 persen dari PDB.

Baca juga: Sri Mulyani: Barang Non Komersial Tak Akan Diatur Lagi dalam Permendag