Ombudsman: Pengenaan Tarif Berbeda di Pelabuhan Merak Tidak Bijak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman menganggap rencana pengenaan tarif berbeda ketika menyeberang dari Pelabuhan Merak kurang tepat diterapkan. Apalagi ketika pada momen mudik Lebaran tahun ini.

"Saya kira tidak bijak diterapkan sekarang, itu butuh penghitungan yang cermat. Pelabuhan Merak itu permasalahan bukan kapalnya berkurang, kapalnya berlebih," kata Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie ditemui Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Alvin menyatakan kurang sepakat dengan rencana itu. Pengenaan tarif berbeda di Pelabuhan Merak, Banten di waktu-waktu tertentu itu sudah dikemukakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu.

Wacana ini merupakan salah satu upaya untuk atasi kemacetan saat memasuki mudik Lebaran.

"Saya kira menteri (Budi Karya Sumadi) saat Lebaran ini jangan eksperimen lah. Itu kalau mau diterapkan silakan lakukan kajian, melibatkan semua pemangku kepentingan, pengusaha kapalnya, pengguna jasa diajak bicara," jelasnya.

Dia mengungkapkan, yang menjadi persoalan dan permasalahan di Pelabuhan Merak tersebut bukan pada jumlah kapal yang tidak memadai untuk mengangkut para pemudik.  Akan tetapi, lebih pada keberadaan dermaga yang masih minim.

Sehingga tidak alasan untuk menerapkan tarif berbeda ketika pemudik hendak menyeberang.

"Sebab itu akan berdampak kalau misalnya siang lebih murah dibandingkan malam. Kalau berbondong-bondong siang semua,  dermaga siap menampung enggak?" kata dia.

"Ini akan memberatkan juga kalau ada kenaikan tarif, ini juga harus transparan dan kenapa naik," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Kemenhub sudah menyiapkan strategi untuk mengurai kemacetan saat mudik Lebaran tahun ini. Salah satunya adalah perbedaan tarif menyeberang di pelabuhan Merak-Bakauheni.

Menteri Budi Karya mengatakan, bahwa rencana tersebut segera dibicarakan dan dimatangkan sebelum resmi diterapkan. Sehingga tidak menjadi persoalaan nantinya.

"Akan kami finalkan dalam satu dua hari ini. Kita akan rapat nanti sore. Itu yang akan kita bahas," kata Budi kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5/2019).