Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pelarangan Ekspor Nikel Dinilai Bisa Timbulkan Masalah bagi Indonesia

Melihat kebijakan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, adanya percepatan larangan ekspor nikel berpotensi menyebabkan masalah, seperti defisit neraca perdagangan.  

"Karena ekspor bakal drop (kosong), bahkan nol," kata Tauhid dalam sebuah diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (2/10/2019).

Tauhid menyebutkan, berdasarkan data sejak Januari-Juli tahun ini nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 362 juta dollar AS. Karena itu muncul pertanyaan besar, apakah pemerintah sudah menghitung potensi kerugian dari kebijakan tersebut.

Pasalnya, selama ini Indonesia adalah salah satu penyuplai utama nikel dunia. "Dulu saat pelarangan ekspor kayu bulat, kan ekspor ilegal meningkat," tuturnya.

Menurut dia, adanya larangan ekspor nikel sudah memperlihatkan tanda dan respons dunia internasional yakni Uni Eropa yang akan melayangkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pemerintah mencermati dan memperhatikan persoalan ini agar tak memunculkan masalah baru.

"Karena ini mempengaruhi harga nikel hingga pasar saham yang terkait dengan kita," ungkapnya.


Sebelumnya, Kementerian ESDM sudah menyebutkan bahwa cadangan nikel di Indonesia bisa habis dalam dalam 10 tahun ke depan.

Hal itu karena minimnya temuan cadangan baru dan meningkatnya kebutuhan nikel setelah tahun 2022.

"Ini hanya 7,3 tahun padahal cadangan sebenarnya 42,67 tahun, tapi itu perlu waktu mendapat izin akses lingkungan termasuk potensi masalah sosial," kata Kasubdit Pengawasan Usaha EKsplorasi Mineral ESDM, Andri Budhiman Firmanto di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Andri menjelaskan, berdasarkan data Badan Geologi per 2019, saat ini Indonesia memiliki total 3,5 miliar ton cadangan bijih nikel.

Dari jumlah itu, masing-masing 2,8 miliar ton bijih nikel sebagai cadangan terkira untuk 42 tahun ke depan atau belum tentu dapat diambil meski sudah tidak perlu eksplorasi dan sekitar 700 juta ton bijih nikel yang sudah dibuktikan atau bisa ditambang hingga tujuh tahun ke mendatang.

https://money.kompas.com/read/2019/10/03/050900326/pelarangan-ekspor-nikel-dinilai-bisa-timbulkan-masalah-bagi-indonesia

Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke