Susi Minta Kebijakannya Diteruskan oleh Menteri Selanjutnya

Hal itu dia utarakan ketika menjawab pertanyaan awak media usai menggelar Regional Investigative and Analitycal Meeting (RIACM) kapal STS 50 dan MV NIKA di Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Semuanya. Semua kebijakan kita. Karena kebijakan yang kita lakukan itu sudah bagus," ucap Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Salah satu kebijakannya adalah soal penenggelaman kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia (IUU Fishing). Dia bilang, penenggelaman kapal lebih efektif dibanding melelang kapal usai berhasil ditangkap.

"Ya pasti tenggelamkan dong. Kalau dilelang akan nangkap (ikan) lagi, kami berapa kali nangkap kapal yang sama," ucap Susi.

Susi menegaskan, pelelangan kapal tidak efektif karena hasil lelang bisa dibeli oleh mafia yang sama. Akibatnya, mafia itu melakukan ilegal fishing kembali.

Hal itu tentu menyia-nyiakan tenaga TNI AL, Bakamla, Pol Air, Satgas 115, dan semua instansi yang telah bersusah payah menangkap kapal tersebut.

"(Kalau dilelang) sudah ditangkap, dilelang, dibeli sama yang punya, balik lagi, nangkap lagi. Enggak ada kapoknya. Memangnya kita kurang kerjaan," ucap dia.

Kemungkinan, kata Susi, ada beberapa kapal yang sengaja tidak ditenggelamkan. Kapal-kapal yang tidak ditenggelamkan itu bisa digunakan untuk membuat sebuah monumen dan menjadi contoh pelajaran untuk para pelaku ilegal fishing.

"Kita bisa pakai untuk bikin monumen, untuk pelatihan. Ya tapi hanya satu dua kapal saja yang boleh tidak ditenggelamkan. Selebihnya tetap ditenggelamkan," ujarnya.

Susi Pamit?

Apakah pesan soal kebijakan dan permintaan maaf yang telah dilayangkan berkali-kali oleh perempuan asal Pangandaran ini sinyal bahwa dirinya tidak akan dipilih lagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri?

Seperti diketahui, tinggal sepekan lagi Kabinet Kerja I menyelesaikan masa jabatannya. Saat ini, Jokowi sendiri tengah menyusun anggota Kabinet Kerja II yang akan mendampingi dirinya di periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Jokowi menegaskan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih 2019-2024. Untuk itu, susunan kabinet jilid II akan diumumkan dalam waktu dekat ini.