Pengamat: Penolakan Ahok Jadi Dirut Pertamina Sangat Politis

Menurut dia, Serikat Pekerja tidak memiliki yang alasan masuk akal menolak Ahok menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama Pertamina. Penolakan itu lebih karena alasan politis dan takut jika Ahok akan bersih-bersih di Pertamina.

“Alasannya sangat politis menolak karena Ahok bahasanya kasar dan bikin heboh di Pertamina. Alasan seperti ini yang selalu dipakai para penolak Ahok, bahasanya yang cenderung kasar dan keras selalu diangkat agar mempengaruhi opini publik,” ujar Ferdy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2019).

Ferdy menambahkan, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok kerap marah-marah karena birokratnya tak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan banyak koruptor.

Bahasa yang keras adalah cara Ahok melawan politisi korup yang sering bermain-main dengan anggaran negara dan tak memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Menurut dia, kehebohan Ahok di DKI-Jakarta tidak pernah membuat pasar merespons negatif. Saat ini IHSG sentimennya negatif, karena kondisi global belum kondusif.

“Ahok itu paham aturan, setiap kebijakan yang diambil di DKI-Jakarta selalu mengikuti aturan. Jika ditempatkan menjadi Direktur Utama Pertamina saya kira Ahok akan sangat paham di mana dia akan diam dan kapan dia akan berbicara lantang. Ketika terkait masalah korporasi dan strategi bisnis, saya kira Ahok akan menjaga cara bicara, jangan sampai strategi bisnisnya diketahui lawan bisnisnya,” kata Ferdy.

Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Dikutip dari Tribunnews.com, dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.