Kebijakan Sektor Perumahan Dorong Bisnis KPR Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Stimulus kebijakan di sektor perumahan yang disuntikkan pemerintah dipandang menjadi bantalan efektif untuk perekonomian nasional dan mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

Stimulus kebijakan ini diluncurkan sebagai antisipasi terhadap dampak penyebaran virus corona pada perekonomian.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, langkah pemerintah menjadikan sektor perumahan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dipercaya tidak hanya mendongkrak sektor properti.

Sebab, sektor tersebut diyakini akan memiliki dampak turunan terhadap 170 industri terkait.

"Sektor properti di segmen menengah ke bawah trennya masih cukup baik. Asal stimulusnya tepat sasaran bisa berdampak ke sektor lain misalnya pertambangan pasir, industri kaca keramik, dan transportasi logistik," kata Bhima dalam keterangannya, Sabtu (29/2/2020).

Bhima menambahkan, stimulus sektor perumahan yang diberikan pemerintah tersebut diyakini juga akan mendongkrak kredit konsumsi perbankan khususnya KPR Subsidi. Segmen KPR ini diperkirakan ikut terdongkrak dan akan tumbuh.

"Setidaknya pertumbuhan kredit konsumsi tidak terlalu rendah dibawah 5 persen. Karena mengandalkan kredit kendaraan bermotor cukup sulit, maka KPR segmen MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) jadi jalan keluarnya," paparnya.

Dihubungi terpisah, ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B Hirawan menilai langkah pemerintah yang menjadikan sektor perumahan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi sudah tepat.

Sebab, sektor perumahan merupakan bagian sektor konstruksi.

Menurut dia, jika dilihat dari struktur PDB Indonesia pada sisi lapangan usaha, sektor konstruksi menempati posisi keempat, setelah industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan/ritel.

Di sisi lain, akibat virus corona, industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan/ritel mengalami koreksi karena terganggunya arus perdagangan internasional. Sehingga, Fajar menyebutkan upaya mengerek ekonomi yang perlu dilakukan adalah memberdayakan atau mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri.

"Seringkali saya katakan bahwa gejolak eksternal sulit untuk diantisipasi dan diintervensi, maka dari itu gejolak internal-lah yang perlu menjadi fokus karena lebih cenderung feasibel untuk diantisipasi dan diintervensi," ungkap Fajar.

"Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor perumahan karena sektor ini mampu bergerak dengan sumber daya ekonomi yang ada di dalam negeri," ujarnya.

Ia mengakui, memang harga properti saat ini cenderung stagnan. Maka dari itu saatnya sektor perumahan harus bergerak di tengah gejolak pengaruh virus corona.

Adapun, hingga saat ini, pangsa pasar KPR Subsidi masih didominasi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Data tersebut menunjukkan bank tabungan ini menguasai 90,82 persen pasar KPR Subsidi per Desember 2019.

Untuk pasar KPR secara keseluruhan, perseroan juga masih menduduki posisi pemimpin pasar dengan pangsa sebesar 40,19 persen per September 2019.

Sementara itu, BTN pun memastikan bakal mendapatkan kuota KPR subsidi tambahan dari pemerintah dengan melalui skema penyaluran subsidi selisih bunga (SSB).

Penambahan kuota KPR subsidi tersebut dalam rangka program stimulus pemerintah di sektor perumahan, sebagai dampak antisipasi wabah virus corona terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BTN Pahala N Mansury mengatakan adanya tambahan kuota tersebut khususnya untuk rumah yang sudah jadi dan tambahan rumah yang ada pada tahun ini.

"Jadi harapan kita dengan program stimulus dan tambahan rumah bersubsidi tentunya pertumbuhan bagi kita untuk rumah bersubsidi akan sedikit lebih baik. Nominal fixed belum ada, masih menunggu dari keputusan penambahan kuota bersubsidi," tutur Pahala.

Pahala menjelaskan, jumlah kuota KPR subsidi dalam bentuk SSB diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 unit rumah. Dia berharap, dengan adanya kuota tambahan tersebut pertumbuhan KPR subisidi akan lebih positif.

"Artinya kita tidak ada revisi target, jadi ini akan lebih baik pertumbuhannya untuk rumah subsidi. Total, penyaluran kredit pada tahun ini bisa tumbuh 9,5 persen," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengucurkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk perumahan dengan rincian Rp 800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp 700 miliar berupa subsidi uang muka.