Hadapi Corona, Chatib Basri Sarankan Pemerintah Lakukan 5 Kebijakan Ini

Berdasarkan perkembangan terkini tersebut, banyak perusahaan yang mulai mendorong karyawannya bekerja dari rumah. Masyarakat pun mulai memiliki kesadaran untuk menjaga jarak satu sama lain atau social distancing.

Ekonom senior Chatib Basri mengatakan, jika orang mengurangi aktivitasnya seperti pergi berbelanja, menghindari keramaian, dan melakukan kontak antar manusia, maka pola kebijakan yang tujuannya mendorong permintaan melalui belanja tidak akan efektif.

Sebagai informasi, pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus, salah satunya menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan selama enam bulan terhitung April ini.

"Walau memiliki uang, orang akan mengurangi aktifitas belanjanya, kecuali melalui online. Pola belanja akan bergeser kepada online. Namun tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan," sebut mantan menteri keuangan ini seperti dikutip dari akun twitternya, @ChatibBasri Senin (16/3/2020).

"Jika pasokan terganggu akibat aktfitas bekerja terbatas, maka upaya mendorong permintaan melalui fiskal juga terbatas. Karena itu saya melihat bahwa bentuk fiskal stimulus juga harus diubah sesuai kondisi agar lebih efektif," tambah dia.

Berikut lima hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghadapi virus corona menurut dia:

1. Prioritaskan perkotaan

Chatib menilai, perkotaan mungkin akan mengalami dampak lebih besar dibanding desa. Hal itu disebabkan oleh penduduk kota yang lebih padat dan intensitas interaksi yang juga lebih masif.

Selain itu, keberadaan sektor industri sebagian besar berada di perkotaan.

Kebutuhan pasokan pangan pun lebih tinggi di kota.

"Karena itu kota mungkin menjadi prioritas," ujar dia.

Namun berarti, pemerintah kemudian mengesampingkan kawasan pedesaan.

"Desa memiliki fasiltas kesehatan yang kurang dibanding kota, maka juga tetap harus diperhatikan. Karena itu komposisi ini harus dihitung masak masak," jelas dia.

2. Alokasi fiskal untuk program kesehatan

Selain itu Chatib mengatakan, dengan aktivitas ekonomi yang terganggu akibat interaksi berkurang maka sebaiknya pemerintah mengalokasikan fiskalnya untuk program kesehatan.

"Misalnya memastikan bila penderitanya covid-19 menjadi masif, cukup Rumah Sakit," ujar dia.

"Selain itu, cukup dokter, cukup obat, cukup asuransi bagi penderita. Sehingga negara bisa menanggung. Setelah kondisi bisa diatasi, dan aktifitas menjadi normal, dimana interaksi terjadi, baru lakukan demand management lagi melalui fiskal," jelas Chatib.

3. Pastikan kelompok menengah bawah terpenuhi kebutuhannya

Selain itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga kemampuan kelas menengah bawah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal itu bisa dilakukan dengan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), hingga program pra kerja.

4. Relokasi belanja kurang penting

Chatib mengatatakan, berbagai kebutuhan yang disebutkan di atas akan memakan anggaran yang sangat besar. Sehingga, pemerintah perlu melakuakn relokasi belanja-belanja yang kurang penting atu bukan prioritas. Selain itu, pemerintah juga perlu menaikkan defisit anggaran lebih tinggi.

5. Pastikan stok makanan terkendali

Stok pangan yang tidak terjaga bisa menimbulkan kenaikan harga. Hal itu akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Sehingga, Chatib pun menilai memastikan stok makanan terkendali menjadi sangat penting.

"Setelah situasi kembali normal, barulah standard counter cyclical fiscal monetary untuk mendorong aggregate demand bisa dijalankan dan efektif," ujarnya.