Susi Usulkan Penghapusan Kemenperin dan Kemendag, Ini Respons Menperin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi usulan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penghapusan dua kementerian soal mafia impor alat kesehatan (alkes).

Kedua kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Agus menjelaskan, penerbitan izin impor merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan.

Adapun terkait impor alat-alat kesehatan penerbitan merupakan ranah Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Yang mengeluarkan izin impor hanya Mendag. Kalau dikaitkan dengan alat kesehatan dan farmasi, izin impor ada di BPOM dan Menkes. Kemenperin hanya membina industri agar industri dalam negeri bisa tumbuh," kata Agus kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

Dirinya menepis jika Kemenperin menolak untuk impor. Pasalnya, Indonesia hanya bisa memproduksi dengan bahan baku dari negara lain.

"Justru pada prinsipnya, kami tidak suka impor, apalagi kalau sudah bisa diproduksi di dalam negeri," katanya.

Agus kembali menjelaskan, sebelum merebaknya wabah virus corona (Covid-19), pihaknya berupaya merumuskan langkah-langkah pengurangan bahan baku impor sebesar 30 persen hingga akhir 2021 di semua sektor.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan melakukan asesmen lagi setelah Covid bersih," ujarnya.

Namun, Agus menyatakan industri farmasi dalam negeri sudah bisa menghasilkan obat-obatan dengan menggunakan bahan baku herbal dalam negeri. Salah satunya adalah PT Dexa Medica.

"Mengenai industri farmasi, kami mendorong OMAI (Obat Modern Asli Indonesia), yang base-nya herbal. Karena herbal merupakan kekayaan kita dan nilai tambah stay di Indonesia, petani herbal terberdayakan, tenaga kerja diserap," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan, Susi memberikan usulan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberantas mafia impor alat kesehatan.

Seperti diketahui, Erick Thohir tengah menyoroti tingkah mafia besar yang membuat RI sibuk impor alat kesehatan (alkes).

Akibatnya di masa pagebluk virus corona, Indonesia sangat bergantung kepada negara lain. Indonesia tak memiliki bahan baku untuk membuat masker, padahal SDM-nya mampu memproses hal itu.

Dia menyarankan Erick dan pemerintah Indonesia menghapus dua kementerian dan membuat direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian Luar Negari (Kemenlu) untuk mengurusi impor.

Menurutnya, hal itu bisa lebih mudah memberantas mafia impor dan lebih murah karena ditangani ditjen di bawah Kementerian Luar Negeri.