Jokowi Diminta Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja

DPP Nasdem yang merupakan partai pendukung pemerintah pun meminta agar dilakukan peninjauan kembali atas pelatihan online yang melibatkan delapan penyedian layanan (provider).

Sebab, selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazzard).

"Oleh karena itu DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

"Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK," jelas dia.

Selain itu Nasdem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Ketenagakerjaan selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan.

Nasdem pun mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama secara menyeluruh agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

"Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," jelas Ahmad Ali.