Pemerintah: Kartu Prakerja Bukan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Meski demikian menurut dia program ini prosesnya tidak melakukan pelelangan karena anggaran pemerintah yang digulirkan Rp 5,6 triliun akan langsung diterima oleh 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja.

"LKPP yang waktu itu kita undang sejak awal penyusunan perpres mengatakan ini bukan lelang pengadaan barang dan jasa dalam prakerja. Karena duitnya di Babun (Bendahara Umum Negara) dan uangnya langsung turun kepada peserta, bukan di kementerian/lembaga. Perpres No. 16 Tahun 2018," katanya dalam webinar virtual, Jumat (19/6/2020).

Dia menekankan bahwa pendaftaran untuk platform digital atau lembaga pelatihan selalu terbuka sehingga program-program yang ada di dalamnya bisa dipilih langsung oleh peserta Prakerja.

"Kriterianya ada di permenkeu dan informasinya juga sudah kita pos di Instagram prakerja.go.id. Jadi masyarakat memilih sendirilah, ini kayak prasmanan," ucapnya.

"Sama pemerintah menawarkan menunya ini, kemudian peserta silahkan memilih sendiri," sambung Purba.

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.