DPR Minta Pemerintah Atasi Hambatan Logistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan sektor logistik nasional guna memperlancar arus distribusi barang di tengah pandemi Covid-19.

Ini sekaligus menyelamatkan ekonomi bangsa dari jurang resesi. Pembenahan itu bukan hanya dari sisi aturan atau kebijakan baru, tapi juga aksi nyata di lapangan yang terpadu dengan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memulihkan dan menyelamatkan ekonomi, salah satunya dengan memprioritaskan pembenahan di sektor logistik.

“Ekonomi negeri ini perlu dijaga jangan sampai resesi. Pemerintah memiliki tugas yang berat untuk itu di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Salah satunya dengan menghilangkan hambatan distribusi barang dan logistik agar ekonomi dapat berputar lebih cepat,” kata Syarif dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2020).

Syarif mengaku telah mendengar sejumlah keluhan dari asosiasi logistik terkait hambatan-hambatan yang terjadi secara riil di lapangan.

“Pungutan liar (pungli) masih marak, begal merajalela, kelangkaan BBM di daerah. Ini kan tugas pemerintah. Disikat saja semuanya, biar beres dari akar-akarnya,” jelasnya.

Menurut dia, Komisi V DPR RI terus memantau aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terutama terkait hambatan-hambatan di sektor distribusi barang dan logistik.

“Sektor logistik dan distribusi barang ini salah satu urat nadi ekonomi, yang berfungsi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memberikan kemudahan, keistimewaan, dan memperlancar arus barang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) menilai ada tiga masalah krusial yang menjadi penghambat sektor logistik dan distribusi barang di Indonesia.

Ketiga masalah krusial itu adalah merajalelanya pungli, kelangkaan pasokan BBM khususnya solar di daerah, serta keamanan truk logistik selama perjalanan.

“Yang namanya pungli kan bisa setengah resmi, bisa setengah tidak resmi. Ini wilayah abu-abu. Mestinya, dengan adanya Instruksi Presiden tentang penataan ekosistem logistik, seluruh pungli bisa ditertibkan dan kami mendukung sepenuhnya,” ujar Ketua IPCN Beni Syarifudin.

Masalah kedua, ungkap Beni, berkenaan dengan kelangkaan solar di daerah. Dia menerima banyak keluhan dari supir-supir truk logistik yang kesulitan mendapatkan pasokan solar di daerah.

"Kondisi kelangkaan solar di sejumlah daerah, sering membuat distribusi barang mengalami keterlambatan. Kan jadinya tidak kompetitif, perekonomian kita tidak bisa bergerak cepat kalau distribusi barangnya tidak lancar,” ucapnya.

Masalah ketiga, menurut Beni, terkait keamanan di daerah terutama karena maraknya aksi pembegalan di jalan.

Beni berharap pemerintah perlu terus melakukan upaya konkret untuk terus memperbaiki industri logistik, termasuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, sehingga perekonomian bisa ikut bergerak cepat apalagi di tengah pandemi.