"Tidak Terdapat Kasus Positif Covid-19 di Mandiri Sekuritas!"

Bantahan ini disampaikan menanggapi data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta yang memasukkan Mandiri Sekuritas ke dalam daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah Jakarta yang sudah terpapar infeksi virus corona itu.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai kantor-kantor BUMN yang terpapar Covid-19, di mana di dalamnya terdapat satu kasus dari Mandiri Sekuritas, bersama ini kami informasikan bahwa tidak terdapat kasus positif Covid-19 di Mandiri Sekuritas," tulis keterangan resmi perusahaan, Sabtu (1/8/2020).

Kepastian tersebut setelah seluruh karyawan perusahaan telah melakukan tes Covid-19.

"Konfirmasi ini kami sampaikan setelah melakukan proses swab test kepada para karyawan yang bekerja di kantor (Work from Office/WFO)," ujarnya.

Mandiri Sekuritas sebut dia, telah menberlakukan karyawannya bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) dan WFO secara bergantian sejak 16 Maret 2020.

Selain itu, untuk mencegah penyebaran Covid-19, perusahaan juga mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak fisik, serta menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan area kantor.

Sebelumnya PT Aneka Tambang Tbk (Antam) juga  membantah adanya kasus positif Covid-19 di lingkungan perusahaannya. Dalam data Dinkes DKI, Antam menjadi kantor yang mencatatkan paling banyak kasus positif Covid-19, yakni 68 kasus.

Sekretaris Perusahaan Antam, Kunto Hendrapawoko menegaskan, tidak ada kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan perusahaan yang memproduksi emas itu.

"PT Aneka Tambang Tbk menyatakan bahwa per tanggal 26 Juli 2020 tidak ada kasus terkonfirmasi positif atas pekerja dan tenaga alih daya Antam di Kantor Pusat Jakarta," kata Kunto.

Dinkes DKI Jakarta mengeluarkan data kasus positif Covid-19 yang ditemukan di 18 kantor kementerian dan 6 kantor BUMN.

Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah terbanyak pegawai yang terpapar Covid-19, yakni 25 kasus. Sementara di kantor BUMN, kantor PT Antam Tbk mencatat kasus terbanyak, yakni 68 kasus.

Berikut data klaster perkantoran tersebut:

Kementerian

1. Kementerian Keuangan RI: 25 kasus
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 22 kasus
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf): 15 kasus
4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): 10 kasus
6. Kementerian ESDM: 9 kasus
7. Litbangkes: 8 kasus
8. Kementerian Pertanian: 6 kasus
9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus
11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus
12. Kementerian PAN-RB: 3 kasus
13. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus
14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus
15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus
16. Kemenristek: 1 kasus
17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus
18. Kementerian PPAPP: 1 kasus

BUMN:

1. PT Antam Tbk: 68 kasus
2. Kimia Farma pusat: 20 kasus
3. PLN: 7 kasus
4. BRI: 5 kasus
5. Pertamina: 3 kasus
6. Mandiri Sekuritas: 1 kasus