Sepak Terjang Kang Dede, Tim Medsos Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan komisaris di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) pada Senin (2/11/2020).

Erick Thohir mengangkat Kristia Budiyarto sebagai Komisaris Pelni (komisaris independen). Kristia sendiri merupakan pegiat media sosial, khususnya di Twitter.

Di jagat dunia maya, Kristia Bidiyarto lebih dikenal dengan nama Kang Dede. Ia adalah pemilik akun @kangdede78 di Twitter yang sudah bercentang biru (terverifikasi) dan memiliki 99,5 ribu pengikut.

Dilihat di akun Twitternya pada Selasa (3/11/2020), sebagai relawan Jokowi, Kang Dede atau Kristia Budiyarto terbilang cukup aktif mencuit, baik menyosialisasikan program pemerintah maupun meng-counter berbagai isu negatif yang menyerang Presiden Jokowi.

Saat Pilpres 2019 lalu, Kristia Budiyarto bahkan mengorganisasi Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf untuk berperang di udara alias di media sosial (medsos).

Salah satunya meramaikan tagar #Albantani di Twitter. Albantani sendiri merujuk pada nama Imam Besar Masjidil Haram di Makkah, Muhammad Nawawi al-Bantani.

Ulama asal Banten tersebut merupakan kakek buyut dari pasangan Ma'ruf Amin. Tagar itu bertujuan untuk menggaet pemilih muslim yang ada di provinsi debus tersebut.

Penunjukannya sebagai komisaris BUMN ini tertuang dalam urat Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Dia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pelni hari ini secara virtual bersama dengan Iwan Taufiq Wibowo sebagai Komisaris. Iwan merupakan Deputi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Yahya Kuncoro mengatakan, pergantian komisaris ini dilakukan sebagai langkah Kementerian BUMN selaku pemilik modal untuk memperkuat perusahaan terutama di masa adaptasi kebiasaan baru.

“Hari ini kami telah menerima komisaris baru di Pelni, manajemen berharap dengan kehadiran dua komisaris baru di Pelni dapat mendukung dan menyukseskan visi misi Perusahaan serta dapat mengembangkan potensi bisnis Perusahaan,” ujar Yahya dalam keterangan tertulisnya.

Dengan perombakan tersebut, maka susunan dewan komisaris PT Pelni yang baru sebagai berikut:

• Ali Masykur Musa : Komisaris Utama
• Haryo Indratno : Komisaris
• Wahju Aji : Komisaris
• Eddy Susanto Soepadmo : Komisaris
• Iwan Taufiq Purwanto : Komisaris
• Kristia Budiyarto : Komisaris Independen

Relawan Jokowi di kursi komisaris BUMN

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam rentang sebulan lalu sudah mengangkat tiga relawan Jokowi dalam Pilpres sebagai komisaris BUMN.

Ketiga relawan yang diangkat menjadi komisaris BUMN sepanjang Oktober 2020 antara lain Ulin Yusron. Influencer media sosial Jokowi yang didapuk sebagai Komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Berikutnya yakni mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Solo, Eko Sulistyo, yang diangkat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Komisaris PLN).

Ketiga yakni Dyah Kartika Rini sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero). Dyah merupakan pendiri Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer yang membantu pemenangan Jokowi dalam pemilu.

Desakan Projo

Organisasi masyarakat relawan pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Pro Jokowi (Projo), meminta Erick Thohir untuk mengangkat lebih banyak komisaris BUMN dari unsur relawan pemenangan Pilpres.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, menyatakan secara kualifikasi, banyak relawan Jokowi yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni untuk duduk di kursi komisaris BUMN, termasuk juga direksi BUMN.

"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," kata Handoko dikutip dari Tribunnews.

Handoko pun meminta Erick Thohir sebaiknya berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung yang sudah bersama sejak 2012 atau mendukung Jokowi sejak pemenangan Pilpres periode pertama pada tahun 2014.

Handoko menilai jumlah komisaris dan direksi dari kalangan relawan non-partai harusnya diperbanyak. Profesionalisme bisa tetap dijaga karena banyak relawan juga menguasai bidang usaha beberapa perusahaan negara.

"Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya," ujar Handoko.

Para relawan tentunya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pemerintah. Sehingga secara tidak langsung justru bisa membantu merealisasikan program-program pemerintah di tingkat BUMN.

"Maka besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai," kata Handoko.

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdri Martin Pratama | Editor: Bambang P. Jatmiko)