Berapa Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa hari terakhir, mencuat isu kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Belakangan kabar penambahan saham di perusahaan produsen bir Anker tersebut dibantah Pemprov DKI.

Isu saham Pemprov DKI di Delta Jakarta santer terdengar bersamaan dengan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang sedang berlangsung di Baleg DPR RI.

Lalu berapa sebenarnya saham Pemprov DKI di Delta Djakarta yang sudah dimulai sejak era Gubernur Ali Sadikin tersebut?

Dikutip dari laman resmi Delta Djakarta, Sabtu (14/11/2020), kepemilikan saham mayoritas perusahaan tersebut dikendalikan oleh San Miguel Malaysia Pte Ltd. San Miguel Malaysia terafiliasi dengan San Miguel Group yang merupakan konglomerasi bir asal Filiphina.

San Miguel juga tercatat menjadi salah satu perusahaan pembuat minuman beralkohol terbesar di dunia. Pangsa pasar terbesarnya berada di China, Hong Kong, dan Filiphina.

Sementara Pemprov DKI Jakarta menguasai 26,25 persen saham atau yang terbesar kedua di Delta Djakarta. Saham sisanya dimiliki publik dengan persentase sebesar 15,42 persen.

Janji Anies jual saham Delta

Pada tahun 2017 silam atau saat masa Pilkada Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat menyatakan untuk melepas saham di Delta Djakarta dan menjadikannya sebagai salah satu janji kampanye jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Alasan Anies, pemerintah daerah dinilai kurang etis memiliki saham di perusahaan pembuat bir. Uang hasil penjualan saham bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

"Dari sisi keuntungan juga tidak menguntungkan. Dari sisi kebutuhan warga, warga justru lebih membutuhkan air bersih daripada air minuman keras. Jadi dari air minuman keras untuk air minum, minuman keras untuk air bersih," ucap Anies, 24 Januari 2017.

Setelah terpilih, Anies bersama Sandiaga pernah mengumumkan kepastian pelepasan saham di Delta Djakarta pada 16 Mei 2018. Namun, hingga kini pelepasan tersebut belum direalisasikan.

"Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. (Sebanyak) 26,25 persen itu pasti dilepas, jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," ujar Anies saat itu.

Setelah satu tahun berselang, Anies menyatakan tetap berencana untuk melepas saham DKI di Delta Djakarta. Menurut dia, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu akan lebih bermanfaat jika dijual dan uangnya digunakan untuk pembangunan.

Anies juga menyebutkan, dividen yang diberikan Delta Djakarta tidak seberapa jika dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang saat itu mencapai Rp 89 triliun.

"Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu menjadi kecil sekali dari situ," kata Anies.

Tak merasa rugi Anies menyebut, dividen dari perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk per tahun hampir sama dengan pajak tempat hiburan Alexis sebelum ditutup.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta tidak akan merasa kehilangan banyak pendapatan daerah jika melepas kepemilikan saham di Delta Djakarta.

"Dividen dari saham ini (Delta Djakarta) per tahun rata-rata Rp 38 miliar, itu ekuivalen dengan pajak yang dibayarkan tempat hiburan Alexis, kira-kira Rp 36 miliar. Alexis ditutup, enggak terasa tuh di Jakarta," ujar Anies di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada 8 Maret 2019.

(Sumber: KOMPAS.com/Devid Oliver Purba | Editor: Fidel Ali)