Biaya Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah, Begini Hitung-hitungan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hitung-hitungannya terkait anggaran vaksinasi.

Sebab, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar biaya vaksinasi untuk masyarakat seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.

Sri Mulyani mengungkapkan, hal pertama yang harus ditentukan yakni jumlah target masyarakat yang bakal mendapatkan vaksinasi.

Hal tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selain itu juga dari rekomendasi persatuan hali-ahli di bidang pandemi.

"Ada yang menyebutkan 70 persen populasi yang akan divaksinasi, yakni sekitar 182 juta," jelas Sri Mulyani dalam paparan APBN KiTa secara virtual, Senin (21/12/2020).

Pertimbangan berikutnya yakni dosis vaksin yang harus diberikan.

Rata-rata perhitungan yang saat ini umum digunakan yakni dua dosis setiap orang. Sehingga secara keseluruhan Indonesia membutuhkan 364 juta dosis vaksin.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memperhitungan tingkat efektivitas vaksin. Hal tersebut sedang dihitung bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

"Kalau efektivitasnya 90 persen maka vaksin yang harus disediakan lebih dari 100 persen tadi, yakni 182 kali dua plus 10 persen di atasnya, ini tergantung tingkat efektivitas vaksin, karena sekarang sedang diinventarisasi," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, perhitungan lain terkait dengan kemungkinan terjadi kerusakan vaksin dalam distribusi.

Dengan demikian, di dalam proses distribusi jumlah vaksin yang berhasil sampai di tempat tujuan tidak mungkin 100 persen.

"Kalau sudah dihitung, juga dengan jumlah tenaga kesehatan tadi, prioritasnya seperti apa, kami akan bisa mendapat hitungan kemungkinan dana yang dibutuhkan dan bagaimana akan memenuhi," jelas Sri Mulyani.

Adapun untuk saat ini, pemerintah telah mengantongi dana untuk cadangan vaksin sebesar Rp 18 triliun.

Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, sebanyak Rp 36,4 triliun tidak terserap.

Jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk vaksinasi.

"Itu yang akan kita cadangkan untuk vaksinasi tahun depan," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Sebab, Presiden menginstruksikan agar setiap K/L memprioritaskan anggaran mereka untuk pelaksanaan Covid-19 dan dialihkan untuk anggaran vaksin.

"Namun dalam pelaksanaannya akan sangat hati-hati akrena kita tidak ingin K/L mengalami disrupsi atau gangguan dalam belanja. Karena itu akan mempengaruhi momentum pemulihan. Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini terlihat ketergantungan terhadap belanja pemerintah masih sangat tinggi, jadi harus melakukannya dengan sangat hati-hati," jelas Sri Mulyani.