Menteri Trenggono Jawab Tudingan Soal Keterlibatannya di Perusahaan Pengekspor Benur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjawab informasi yang menyebut keterkaitan dirinya dengan ekspor benih lobster.

Trenggono menyatakan, dia tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Agro Industri Nasional, sebuah perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster.

"Tentu Wakil Menteri Pertahanan berikutnya yang akan menjadi Komisaris Utama di sana (PT Agro Industri Nasional). Saya sudah tidak bisa," kata Trenggono dalam lawatannya ke Gedung Mina Bahari IV, KKP, Rabu (23/12/2020).

Adapun Agro Industri merupakan dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan.

Trenggono mengatakan, Wakil Menteri Pertahanan memang akan mendapat jabatan sebagai ex-officio dalam perusahaan tersebut.

"Itu sudah dari awal saya sampaikan, itu adalah perusahaan di bawah Kementerian Pertahanan, dan wakil menteri sebagai ex-officio," kata dia.

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster.

Trenggono lantas menyatakan cintanya kepada keberlanjutan.

Adapun isu keberlanjutan lingkungan ini yang membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat aturan pelarangan ekspor benih lobster.

"Soal benur akan kita evaluasi, karena saya cinta soal keberlanjutan lingkungan. kalau itu rusak lingkungannya, maka generasi berikut tidak akan bisa mendapat manfaat. Nah, itu yang akan kita evaluasi," sebut Trenggono.

Sebelumnya diberitakan, Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim menyoroti pelantikan Trenggono.

Dia menilai pelantikan Trenggono menjadi menteri kelautan dan perikanan sangat berisiko lantaran namanya tercatut dalam perusahaan yang mengekspor benih lobster.

Ia takut ada konflik kepentingan.

"Penunjukkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berisiko mengingat adanya dugaan beliau terlibat di dalam pusaran korupsi lobster yang terungkap belakangan ini," kata Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim kepada Kompas.com, Selasa (22/12/2020).