Menurut Sri Mulyani, Ini Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Ketat

Yang pertama, yakni agar setiap transaksi yang terjadi bisa terekam atau terdokumentasi dengan baik.

Untuk itu, pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk membayar bea impor sekaligus mewajibkan mereka untuk melaporkan setiap transaksi yang mereka lakukan, termasuk untuk barang digital. Dengan demikian, pemerintah bisa membuat kebijakan lanjutan yang lebih baik.

"Hal itu akan berpengaruh terhadap statistik perdagangan, termasuk transaksi barang digital yang lebih akurat serta memberi keuntungan terhadap proses pembuatan kebijakan," ujar Sri Mulyani dalam webinar, Selasa (16/3/2021).

Hal lain yang menurutnya menjadi penting yakni transaksi digital yang memiliki risiko dan bisa disalahgunakan untuk melakukan transaksi digital. Dengan demikian, pengawasan yang ketat penting dilakukan.

Sri Mulyani mencontohkan, teknologi printing 3D yang saat ini sedang populer berisiko membuat penggunanya memproduksi barang-barang seperti senjata api dan senjata ledakan.

"Hal itu bisa dilakukan hanya dengan cetak biru yang ditransmisikan secara digital, dan semacam ini memungkinkan seseorang mangkir dari kewajibannya membayar pajak sekaligus melanggar hak kekayaan intelektual serta kejahatan pencucian uang. Sehingga sirkulasinya perlu lebih dimonitor," ujar Sri Mulyani.

Alasan lainnya yakni menciptakan level kompetisi yang sama untuk seluruh pelaku usaha.

Ia mengatakan, beragam film, video games, lagu, yang diimpor dengan transaksi digital harus mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama dengan produk yang dijual secara konvensional.

Sementara alasan terakhir yakni menghindari potensi kehilangan pendapatan pemerintah.

"Ekonomi dan transaksi digital akan mengikis basis pajak konvensional, sehingga pemerintah harus menyesuaikan dan membangun aturan yang sama. Kita jadi tidak perlu mendisrupsi perubahan, namun dapat membangun level kompetisi yang setara dan kebijakan yang adil," ujar Sri Mulyani.