AS Akan Pungut Pajak Youtuber Indonesia

Internal Revenue Service (IRS) sebagai otorita perpajakan di negara Amerika Serikat akan memberlakukan pengenaan pajak atas royakti ini mulai bulan Juni 2021.

Pajak tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 3 U.S. Internal Revenue Code, dimana Google/Youtube sebagai pemungut pajak diberi tanggung jawab oleh IRS untuk mengumpulkan informasi, memotong/memungut, dan melaporkan pajak apabila terdapat Youtuber yang menghasilkan pendapatan royalti dari penonton di Amerika Serikat.

Melalui regulasi tersebut, Youtuber asal Indonesia hanya akan dipungut pajak, atas penghasilan royalti yang diperoleh dari penonton Amerika Serikat.

Dengan demikian, bila iklan pada konten Anda tidak diakses oleh warga Amerika Serikat, maka tidak akan dipungut pajak oleh IRS. Sebagaimana diketahui, melalui Internet, apabila kita mengupload konten ke Youtube, maka akan dapat diakses tidak hanya oleh pengguna di Indonesia tapi juga oleh seluruh pegguna di dunia.

Sebagaimana diketahui, Youtube selama ini telah menyediakan Program Partner YouTube (YPP) yang dapat memberikan akses lebih besar kepada kreator ke berbagai referensi dan fitur YouTube.

Melalui program ini, pembuat kreator dimungkinkan untuk mendapat pembagian hasil dari iklan yang ditayangkan pada konten Youtube. Berdasarkan perjanian YPP, para kreator menyediakan ruang iklan yang biasa disebut Google Adsense pada tampilannya dengan cara menempelkan kode iklan. Iklan yang dipasang pada situs biasanya menyesuaikan dengan topik dari konten yang ditayangkan oleh kreator.

Misalnya situs Youtube yang dibuat kreator membahas tentang sepeda, maka pemasang iklan biasanya datang dari pelaku bisnis yang menjual berbagai rupa alat dan asesoris sepeda.
Penghasilan yang akan diperoleh oleh Youtuber dihitung berdasarkan klik pengguna pada iklan atau tayangan iklan.

Penghasilan atas Google adsense dari pengunjung berasal dari Amerika inilah yang dikenakan pajak oleh IRS.

Agar tidak dipotong pajak yang lebih besar, semua pembuat konten asal Indonesia yang melakukan monetisasi di YouTube, wajib menyerahkan informasi pajak kepada Google sehingga pajak yang dipungut hanya sebesar 15 persen berdasarkan Tax Treaty Indonesia- Amerika Serikat.

Bila tidak menyerahkan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google secara otomatis akan memotong total penghasilan Anda dari Youtube hingga sebesar 24 persen.

Di Indonesia sendiri belum ada pajak khusus untuk para pembuat konten seperti halnya Youtuber ini. Perlakuan pajak bagi pembuat konten digital adalah sama dengan kegiatan usaha lainnya. Bila seseorang hanya mendapatkan penghasilan usahanya sebagai pembuat konten Youtube maka dapat dikelompokkan sebagai jenis pekerjaan bebas.

Kategori wajib pajak ini dapat disamakan dengan artis, pemusik, pembawa acara, pemain sinetron, olahragawan dan selebgram dan mempunyai kewajiban mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

Untuk saat ini, pajak yang dikenakan khusus atas transaksi elektronik yang ada di Indonesia, hanya dikenakan pada produk digital yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Pada Agustus 2020 pemerintah secara resmi mewajibkan pelaku e-commerce luar negeri untuk memungut PPN atas barang/jasa yang diperjualbelikan. PPN ini hanya dikenakan pada produk atau barang digital yang berasal dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce, bukan seluruh produk yang dijual dalam platform.

Penunujukan sebagai pemungut PPN ditujukan bagi pelaku usaha e-commerce yang dalam kurun waktu dua belas bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan, atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan.

Beberapa pemain besar e-commerce luar negeri telah ditunjuk sebagai pemungut PPN seperti misalnya Netflix, Google, Shopee, Ebay dan Facebook.

Sementara pelaku e-commerce domestik seperti Bukalapak dan Tokopedia juga sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital luar negeri. Pemungutan PPN seperti ini juga sudah dilakukan oleh negara lain seperti Korea, India dan Jepang.

Mencermati perkembangan yang terjadi pada Google ini, tidak menutup kemungkinan otoritas pajak dunia akan memperluas pengenaan pajak tidak hanya sebatas PPN tapi juga kepada pajak penghasilan atas transaksi e-commerce.

Selama ini hambatan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha di bidang online ini adalah karena kegiatannya yang tidak terlihat dan wilayah cakupannya yang luas tanpa mengenal batas geografi.

Dengan kemampuan Google memilah konten berdasarkan viewer/penonton berdasarkan wilayah negara, maka akan mempermudah pembagian penghasilan berdasarkan wilayah geografis.

Mengambil contoh dari IRS dan Google, bisa saja nantinya otoritas pajak di tiap negara akan meminta bantuan Google untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penonton di wilayah negaranya masing-masing. Namun hal ini tentu saja masih menunggu perkembangan selanjutnya berdasarkan kesepakatan internasional.