Pulihkan Ekonomi, Waketum Kadin: UMKM Menjadi Fondasi

KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 memberi dampak yang signifikan terhadap laju perekonomian nasional. Sepanjang pandemi, sektor usaha menjadi yang paling terdampak.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid mengatakan bahwa peran usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) penting untuk membantu Indonesia keluar dari situasi krisis.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada acara pelantikan Ketua dan Pengurus Kadin Kota Samarinda 2021-2026 di Hotel Mercure Samarinda, Senin (5/4/2021).

“Pemulihan ekonomi perlu didukung (oleh) fondasi UMKM yang kokoh. Kalau kita punya pengusaha UKM yang banyak, kita akan kuat,” ujarnya lewat siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Arsjad mengajak hadirin untuk menengok ke belakang saat krisis ekonomi 1998. Kala itu, hampir semua perusahaan besar terdampak. Namun, kelompok pengusaha UMKM justru dapat bertahan dan menguat. Hal tersebut akhirnya membantu Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi.

Lantaran hal tersebut, lanjutnya, Kadin juga mendorong terbentuknya pengusaha-pengusaha baru. Dengan demikian, banyak lapangan kerja baru terbuka.

Namun, situasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis ekonomi 1998.

Mengenai krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimuat dalam Analisis Hasil Survei Pandemi Covid-19 terhadap Pelaku Usaha mengemukakan bahwa umumnya, 8 dari setiap 10 perusahaan mengalami penurunan pendapatan.

Pada 2020, penurunan pendapatan perusahaan berskala besar dan menengah mencapai 82,29 persen. Penyebabnya adalah penurunan permintaan akibat pelanggan dan klien terdampak pandemi Covid-19 hingga kesulitan operasional usaha.

Dampak yang serupa juga dialami oleh pengusaha di sektor UMKM. Menurut data Asian Development Bank per Juli 2020, sebanyak 48,6 persen dari 64,2 juta unit UMKM di Indonesia harus menutup usahanya.

Tak hanya itu, krisis akibat pandemi Covid-19 juga meliputi krisis kesehatan nasional. Selama penularan Covid-19 masih terus berlangsung, aktivitas ekonomi masyarakat akan terbatas. Arsjad pun mengakui bahwa situasi saat ini tidaklah mudah.

“Saat ini, kita sedang perang melawan musuh yang tidak kelihatan bernama Covid-19. Kita menghadapi perang kesehatan, setelah itu perang ekonomi,” ujarnya.

Menurut Arsjad, saat ini, dunia usaha juga menghadapi tatanan norma dan dunia baru. Untuk menghadapi tantangan tersebut, menurutnya, kesatuan pikiran dari para pelaku usaha diperlukan guna mencari solusi pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, soliditas Kadin menjadi penting untuk mewujudkan hal tersebut.

“Kadin adalah rumah kita bersama. Kadin tidak boleh pecah belah,” ujarnya.

Dukungan Kadin bagi UMKM dan pemulihan kesehatan

Kadin memberikan dukungan bagi kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah kebijakan yang membantu UMKM untuk menjaga keberlanjutan usahanya.

Mengutip dari laman kadin.id, Senin (4/1/2021), Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengusulkan agar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dialokasikan untuk fasilitas kredit murah bagi pelaku UMKM. Utamanya, pelaku UMKM yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pelaku usaha bisa mendapat modal kerja antara Rp 10-75 miliar dengan jangka waktu antara 3-5 tahun,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kadin juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menggagas program 500.000 Eksportir Baru.

Program tersebut ditujukan untuk mendorong UMKM naik kelas dengan memperluas cakupan pasarnya. Melalui program ini, Kadin dan Kemenkop UKM melakukan langkah strategis untuk membuka akses UMKM ke pasar online, ritel, dan internasional.

Sementara itu, untuk mendukung pemulihan kesehatan, Kadin mendukung upaya pemerintah membentuk herd immunity (kekebalan kelompok) melalui Vaksin Gotong Royong.

Program vaksinasi mandiri yang diinisiasi pelaku usaha nasional tersebut dinilai dapat membantu pemerintah untuk mempercepat distribusi vaksin dan meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk vaksin.

Sebagai informasi, pengadaan vaksin dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) dan PT Bio Farma. Kemudian, vaksin akan dibeli oleh perusahaan-perusahaan untuk diberikan kepada karyawan.