Menteri Investasi Akui Keberpihakan Pemerintah ke UMKM Belum Maksimal

Hal ini menurut Bahlil akibat masih banyak UMKM yang berada di sektor informal, sehingga masih sulit untuk memperoleh porsi kredit melalui perbankan.

“Harus kita akui keberpihakan pemerintah dan perbankan kepada UMKM belum maksimal. Kita itu, ingin UMKM betul-betul mampu berkompetissi di dalam dan luar negeri. Tapi masalahnya, 53 persen usaha UMKM masih informal. Sehingga sarat mutlak yang diinginkan perbankan belum terpenuhi,” kata Bahlil secara virtual, Senin (14/6/2021).

Menurut Bahlil, di tahun 2019 kredit landing kurang lebih sebesar Rp 6.000 triliun, dengan komposisi Rp 5.700 triliun investasi di dalam negeri dan Rp 300 triliun investasi ke luar negeri. Ketimpangan ini dinilai adalah akibat ketidakinginan perbankan memberikan kredit.

Menurut Bahlil, dari jumlah Rp 5.700 triliun tersebut, porsi UMKM tidak melebihi dari Rp 1.127 triliun atau 18,2 persen. Oleh sebab itu kata dia, pemerintah memberlakukan Undang-undang Cipta Kerja yang diharapkan turut mendorong UMKM dari usaha informal menjadi formal.

“Posisi UMKM itu strategis karena menciptakan 122 lapangan pekerjaan. Tugas Menteri investasi itu bagaimana yang informal ini diinformalkan. Sekarang dengan UU Cipta Kerja, diberikan karpet merah secara total,”ujar dia.

Sebagai Menteri Investasi, ia tak mau hanya diartikan menurus investasi besar saja atau investasi asing. Menurut dia, Menteri Investasi juga mengurusi investasi di dalam negeri termasuk UMKM. Hal ini karena 60 persen UMKM berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, utamanya dari sektor konsumsi.

Maka dari itu, di tahun 2024 diharapkan porsi kredit UMKM bisa mencapai 30 persen.

“Target landing UMKM itu 30 persen hingga 35 persen. Sehebat apapun kreatifitas kita, UMKM kalau enggak ditopang dengan afirmatif anggaran yang cukup dalam konteks pembiayaan maka tidak akan tumbuh maksimal,” ucap dia