Eks Direktur WHO Ingatkan Efek Pelonggaran PPKM Level 4

Mantan Direktur World Health Organization (WHO) Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menyampaikan sejumlah catatan terkait dengan pelonggaran PPKM.

Ia menjelaskan, sejalan dengan anjuran WHO per 21 Juli 2021, situasi Indonesia sekarang memerlukan Public Health and Social Measure (PHSM) yang ketat dalam bentuk pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan.

“Kalau memang dipikirkan atau dipertimbangan akan dilakukan pelonggaran maka perlu dihitung betul dampaknya,” ujar Tjandra Yoga Aditama dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).

Ia menyebut, pelonggaran PPKM akan berdampak pada korban yang mungkin akan jatuh sakit dan bahkan meninggal.

Selain itu, beban Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) juga harus diperhatikan. Terakhir, pada ujungnya kemungkinan dampak pada roda ekonomi juga harus dipertimbangkan kalau kasus jadi naik tidak terkendali.

“Jangan sampai pelonggaran diberikan karena alasan ekonomi dan lalu situasi epidemiologi jadi memburuk, maka dampak ekonominya malah bukan tidak mungkin jadi lebih berat lagi,” bebernya.

Dia menjelaskan, dalam situasi sekarang ini dapat dipikirkan sejumlah opsi penyesuaian seperti sektor formal yang terima gaji bulanan diminta di rumah dulu selama dua minggu misalnya. Sedangkan sektor informal mulai dilonggarkan, asal jangan yang kontak dekat langsung dengan pelanggan.

Pilihan lainnya, sektor informal mulai dilionggarkan bertahap tapi sektor esensial dan kritikal yang beroperasi hanya yang dalam bagunan tersendiri.

“Jangan yang di dalam gedung bersama, karena kalau dalam gedung bersama maka petugas gedung juga terpaksa harus masuk padahal hanya sebagian kecil gedung yang ada sektor esensial/kritikal,” ucapnya.

Jika tidak bisa begitu, menurutnya pilihan terakhir yang terbaik adalah bentuk PPKM setidaknya tetap seperti sekarang, tetapi semua sektor terdampak mendapat bantuan sosial.

“Pada kenyataannya angka kematian masih terus tinggi dan bahkan meningkat, sudah lebih 1500 orang sehari dengan PPKM sekarang ini,” beber mantan Mantan Dirjen P2P Kemenkes itu.

“Dalam hal ini tentu perlu untuk diantisipasi kemungkinan kenaikan kematian lagi kalau PPKM dilonggarkan. Kita tahu bahwa kalau kematian sudah dengan sedih terjadi maka hal ini tidak dapat dikembalikan lagi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Guru Besar FKUI ini bilang bahwa positivity rate dalam beberapa hari terakhir masih sekitar 25 persen. Bahkan, kalau berdasar data tes PCR maka angkanya lebih dari 40 persen.

“Kita juga berhadapan dengan varian Delta yang angka reproduksinya dapat sampai 5,0 - 8,0. Artinya potensi penularan di masyarakat masih amat tinggi sekali, sehingga pembatasan sosial masih amat diperlukan untuk melindungi masyarakat kita dari penularan dan dampak buruk penyakit Covid-19,” tegasnya.