Targetkan UMKM Ekspor, Pemerintah Minta LPEI Kelola Pendanaan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mengelola program pendanaan kepada UMKM.

Program pendanaan yang dimaksud adalah Penjaminan Pemerintah (Jaminah) dan Penugasan Khusus Ekspor untuk UMKM.

Penugasan diberikan lantaran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia yang mampu menyerap jutaan pekerja.

Apalagi, pemerintah memiliki target agar porsi UKM ekspor dapat mencapai angka 21,6 persen.

“Tanggung jawab diberikan dalam hal pendanaan dan pembiayaan untuk bisa mengelola program penjaminan pemerintah dan penugasan khusus ekspor kepada UMKM yang terdampak Covid-19, sehingga mereka dapat mempertahankan kegiatan operasionalnya," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam siaran pers, Jumat (13/8/2021).

Rio berharap, program ini dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, peningkatan kemampuan UMKM merupakan misi bersama yang harus dieksekusi dengan baik.

Untuk itu, sejumlah langkah pemerintah diharapkan dapat menciptakan UMKM yang berkelas.

"Oleh karena itu, pemerintah melalui DJKN berkolaborasi bersama semua pihak termasuk SMV Kementerian Keuangan RI yang juga punya peran dalam pengembangan UMKM yaitu LPEI," ucap Rio.

Direktur Eksekutif LPEI, D James Rompas menyampaikan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kemampuan UMKM untuk bisa melakukan kegiatan ekspor, mengingat LPEI sebagai SMV Kementerian Keuangan.

“LPEI memiliki peran dari aspek finansial dan non-finansial dalam meningkatkan ekspor nasional termasuk dari sektor UMKM," beber James.

Tercatat dari aspek finansial, LPEI menyalurkan pembiayaan ekspor kepada UMKM sebesar Rp 14,5 triliun termasuk program penugasan khusus ekspor sebesar Rp 408 miliar ke seluruh Indonesia.

Pembiayaan ini melibatkan 59 nasabah dengan serapan tenaga kerja lebih dari 8.000 orang.

Sementara dari sisi non-finansial, LPEI memiliki 2 program utama, yaitu rumah ekspor untuk penciptaan eksportir baru dan desa devisa untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

"Seluruh pelaksanaan program ini tentu membutuhkan kerja sama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan terutama DJKN Kementerian Keuangan RI,” pungkas dia.