Kemenhub Bantu Ekspor Produk UMKM lewat Indonesian SEA, Apa Itu?

Program ini akan diterapkan dalam rangka untuk membantu mendorong pertumbuhan ekspor produk nasional ke pangsa pasar dunia.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Mugen Sartoto menjelaskan bahwa pandemi Covid–19 menyebabkan pembatasan pergerakan orang yang diberlakukan secara global dan berdampak pada terhambatnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Hal ini otomatis membuat distribusi logistik terganggu akibat pembatasan dan kontrol ketat tersebut, termasuk terjadinya port congestion bagi kapal dan petikemas yang akan masuk dan keluar pelabuhan. Program Indonesian SEA dicetuskan untuk mengatasi sederet persoalan tersebut.

“Saat ini kami sedang mencari keberadaan muatan yang akan diekspor, khususnya oleh para pengusaha UMKM. Klasifikasi muatannya seperti apa, kebutuhan kontainernya sebanyak apa, pelabuhan tujuan ekspornya kemana saja,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (25/9/2021).

“Kemudian kami juga melihat kondisi seperti ini idealnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan pelayaran nasional untuk go-internasional, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah," sambung Mugen.

Selaras dengan gagasan pengembangan Indonesian SEA tersebut, pihaknya juga menyiapkan media komunikasi Shipping Enterprises Alliance Communication Media (SEACOMM).

Media tersebut disiapkan bagi produsen dan para pengusaha pelayaran nasional untuk dapat bertukar data dan informasi terkait barang yang akan diekspor serta ketersediaan ruang muat di atas kapal.

Lebih lanjut, Mugen mengungkapkan bahwa respon dari para stakeholder dalam hal ini para eksportir, cukup positif, karena mereka juga mencari informasi seputar cara mengirimkan muatan mereka.

Sedangkan dari sisi Pemerintah, sedang intens berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bisa mendorong pelayaran nasional agar go internasional membawa muatan-muatan ekspor ini.

“Saya mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja bersama dengan sebaik-baiknya untuk merealisasikan pembentukan Indonesian SEA yang akan memberi dampak besar dalam rangka menuntaskan kendala ekspor produk nasional Indonesia ke pangsa pasar dunia dan menjadikan pelayaran nasional sebagai Pride of the Nation yang pastinya akan memberikan nilai tambah terhadap daya saing Indonesia di dunia internasional,” ujarnya.

Mugen juga mengungkit kendala yang muncul dari melonjaknya ongkos kirim muatan ekspor yang disebabkan pelabuhan tujuan ekspor memberlakukan lockdown setiap kali ada pekerja bongkar muat yang dinyatakan positif Covid-19.

Akibat lockdown ini, akhirnya membuat kapal yang membawa muatan ekspor, termasuk ekspor dari Indonesia harus menunggu berhari-hari sebelum mendapatkan kesempatan untuk sandar di pelabuhan tersebut.

Ketika kapal menunggu antrian, tentunya biaya operasional kapal tetap harus dikeluarkan oleh pemilik kapal, termasuk biaya BBM. Biaya inilah yang kemudian membengkak pengeluarannya dari yang seharusnya dikeluarkan saat kondisi normal.

“Hal-hal inilah yang menyebabkan melonjaknya ongkos kirim muatan ekspor (Ocean Freight),” jelasnya.

Namun, pemerintah tentu tidak diam saja. Sudah setahun terakhir ini pemerintah mencoba untuk mengatasi permasalahan ini.

Kalau dilihat dari hukum ekonomi, Mugen menjelaskan ketika permintaan tinggi, maka perlu segera banjiri dengan supply sebanyak mungkin untuk menstabilkan harga.

Namun menurutnya, di shipping industry ternyata tidak semudah itu, karena banyak stakeholder yang terlibat didalamnya.