Sri Mulyani: Tahun Depan, APBN Masih Defisit Rp 868 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, APBN tahun 2022 masih mengalami defisit sebesar Rp 868 triliun.

Defisit ini dipicu oleh penerimaan negara yang lebih kecil dibanding belanja negara.

Tercatat, penerimaan negara tahun 2022 dipatok sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 335 triliun, dan hibah Rp 0,6 triliun.

Sementara belanja negara tahun depan dipatok tembus Rp 1.714,2 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 769,6 triliun.

"Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp 868 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2022, Senin (29/11/2021).

Namun, target penerimaan tahun depan belum menghitung dampak dari pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disebut akan meningkatkan basis penerimaan pajak.

Lewat UU tersebut, pemerintah berencana memperluas basis pajak, memberi insentif fiskal secara terukur dan selektif, memperbaiki sistem logistik nasional, dan mengoptimalkan pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) saat harga komoditas melambung.

"Implementasi dari UU HPP diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak," ucap Sri Mulyani.

Implementasi UU HPP juga membuat Sri Mulyani yakin penerimaan perpajakan tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, baik dari pajak dan kepabeanan.

Penerimaan perpajakan tahun 2022 dipatok sebesar Rp 1.510 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.265 triliun dan kepabeanan Rp 245 triliun.

Ia berharap, rasio penerimaan pajak meningkat hingga mencapai 10,14 persen dari GDP pada tahun 2025.

"Target penerimaan pajak dan kepabeanan kemungkinan bisa dilewati di atas target, (tapi) dengan demikian kita tidak merasa terlena, namun kita tetap akan akselerasi reform pajak karena tugas kita untuk menyehatkan ekonomi, masyarakat, dan APBN," kata wanita yang akrab disapa Ani ini.

Begitu juga dengan penerimaan negara dari sisi PNBP. Sri Mulyani yakin target PNBP tercapai lantaran target lebih kecil dibanding realisasi tahun ini.

Realisasi PNBP tahun 2021 didukung oleh lonjakan harga komoditas.

"Namun ini tidak berarti kemudian kita tidak waspada karena harga komoditas tidak bisa berjalan secara jangka panjang dan sering terjadi volatilitas," tutur dia.

Di sisi lain, sasaran pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak berubah dengan yang tertera dalam APBN 2022.

Pertumbuhan ekonomi ditarget mencapai 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dollar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,8 persen, harga minyak 63 dollar AS, lifting minyak 703.000 barel/hari, dan lifting gas sebesar 1,36 juta barel/hari.

Kemudian, tingkat pengangguran tahun depan dipatok menurun pada rentang 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan antara 8,5-9 persen, gini rasio menurun di level 0,376-0,378, indeks pembangunan manusia meningkat 73,41-73,46, NTP 103-105, dan NTN 104-106.