Bakal Ada 33.000 Lapangan Kerja Baru Berkat Indonesia Jadi Presidensi G20

Indonesia ditunjuk menjadi presidensi G20. Dengan demikian, ada sekitar 150 pertemuan di 19 kota di Indonesia yang bakal dikunjungi oleh petinggi negara-negara G20.

Sebanyak 150 pertemuan itu bakal dihadiri oleh sekitar 18.000 delegasi.

"Dengan lebih dari 150 pertemuan yang digelar di 19 kota dan 18.000 lebih delegasi yang akan hadir, presidensi Indonesia akan membantu penciptaan sekitar 33.000 lapangan pekerjaan," kata Airlangga dalam opening ceremony G20, Rabu (1/12/2021).

Airlangga menjelaskan, tenaga kerja yang terserap itu akan meningkatkan konsumsi domestik sebesar Rp 1,7 triliun. Akhirnya, perhelatan mampu meningkatkan PDB nasional mencapai Rp 7,4 triliun.

"Manfaat totalnya adalah 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan IMF-World Bank (Bank Dunia) di tahun 2018 lalu," tutur Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, menjadi presidensi G20 membuat Indonesia memiliki peran penting dan strategis terutama dalam menentukan arah pembahasan kebijakan secara global di masa pemulihan ekononomi global.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, akan ada 3 hal yang menjadi fokus utama dalam presidensi G20, yakni penanganan kesehatan inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

"Pak Presiden memerintahkan dalam presidensi G20, Indonesia dapat membuat dan mendorong aksi nyata dari negara G20 dengan menghasilkan terobosan-terobosan penting bagi pemulihan ekonomi global dan berkolaborasi dengan negara lain," pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, presidensi G20 membuka lapangan kerja untuk 3.000 warga dan meningkatkan konsumsi domestik sebesar 119,2 juta dollar AS.

Secara total, presidensi akan berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar 533 juta dollar AS

Sebagai tuan rumah presidensi G20 tahun 2022 Indonesia akan mengangkat isu pemulihan ekonomi yang tidak merata di dunia sebagai salah satu topik utama.

"Hal ini merepresentasikan global leadership dari Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam tataran dunia," ujar Sri Mulyani.