Salin Artikel

"Tax Amnesty Jilid II" Dimulai 1 Januari 2022, Bagaimana Kesiapan Sistem IT-nya?

Namun, otoritas pajak mengaku sistem informasi dan komunikasi (IT) PPS WP belum rampung. Padahal, waktu persiapan menuju PPS WP kurang dari satu bulan lagi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan untuk mendukung kelancaran program tersebut, pihaknya terus mematangkan kesiapan infrastruktur IT.

Maklum, mekanisme pengampunan pajak tahun depan berbasis online. Progresnya, Neilmaldrin menyampaikan uji coba infrastruktur IT PPS WP telah dilakukan beberapa kali.

Namun karena terdapat beberapa kekurangan dan penyempurnaan, Ditjen Pajak masih melakukan evaluasi serta pengembangan sesuai hasil uji coba.

“Direncanakan pelaksanaan PPS dilakukan sepenuhnya secara elektronik. WP menyampaikan pengungkapan hartanya, baik atas kebijakan I maupun II, secara online,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Senin (6/12/2021).

Adapun penyelenggaraan PPS WP diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait yang diterbitkan oleh otoritas fiskal.

Neilmaldrin bilang saat ini, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) masih dalam proses pembahasan dan diharapkan dapat segera disahkan pada bulan ini.

Meski aturan tak kunjung rampung, Nailmaldrin memastikan WP dapat melakukan pengungkapan harta lebih dari satu kali dalam PPS WP, atau melakukan pencabutan pengungkapan harta bersih tersebut, sepanjang dilakukan dalam periode yang diatur.

“Atas pengungkapan harta bersih tersebut, kepada WP diterbitkan Surat Keterangan secara elektronik otomatis,” ujar Neilmaldrin.

Lebih lanjut, UU HPP mengatur dua skema PPS WP. Pertama, ditujukan bagi alumni tax amnesty 2016/2017 yang merupakan WP orang pribadi maupun WP Badan yang belum dilaporkan pada program pengampunan pajak lima tahun lalu itu.

Tarif pajak penghasilan (PPh) Final yang ditawarkan berkisar 11 persen - 6 persen . Kedua, untuk WP OP yang memperoleh aset pada 2016-2020 yang belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020.Tarif PPh Final yang diobral oleh pemerintah berkisar 18 persen - 12 persen.

Untuk mendapatkan tarif terendah di masing-masing program yakni 6 persen dan 12 persen, maka WP terkait harus merepatriasikan aset yang berada di luar negeri atau dalam negeri dalam bentuk investasi di Surat Berharga Negara (SBN) tertentu, hilirisasi sumber daya alam (SDA), atau renewable energy.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidan Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah tengah mengkaji kriteria reinvestasi, salah satunya kriteria reinvestasi.

Tujuannya agar PPS WP banyak peminat serta mempunyai multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian. Atas masukan dari para pelaku usaha, Prastowo menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan kategori investasi di sektor usaha para wajib pajak, sehingga tidak terbatas hanya pada investasi di SDA dan renewable energy.

“Masukan di sektor rill aspirasi pengusaha bisa diinvestasikan ke perusahaannya. Tapi menarik aspirasinya, kalau diinvestasikan ke perusahaannya, bukan hanya paper on paper,” kata Prastowo saat ditemui dalam acara Media Gathering Kanwil DJP Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Kata Prastowo usulan dari para pengusaha itu dapat lebih efektif, sebab dana yang diinvestasikan langsung masuk ke bisnis yang sedang berjalan. Sehingga, tidak perlu membuat usaha baru lagi di bidang hlirisasi SDA atau renewable energy.

“Yang penting nanti adalah pengawasannya. Karena waktu tax amnesty 2016 duit-nya masuk benar-benar disimpan atau tidak ngawasinnya sulit,” ujar Prastowo.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar optimistis PPS WP dapat ramai diikuti oleh WP meski dilakukan secara daring. Hal ini didasari meningkatnya kepatuhan formal para wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan 2020 yang telah dilaksanakan online.

 “Sehingga seharusnya, ini menjadi bukti bahwa digitalisasi administrasi di DJP telah berjalan dengan baik,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (6/12/2021).

Secara umum, Fajry yakin PPS WP akan digandrung oleh WP terutama bagi mereka yang belum mengungkapkan seluruh hartanya pada tax amnesty 2016/2017. Sebab, ini bisa menjadi kesempatan kedua pengampunan pajak. (Editor: Noverius Laoli | Reporter: Yusuf Imam Santoso)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Diterapkan bulan depan, sistem IT tax amnesty jilid II belum rampung

https://money.kompas.com/read/2021/12/07/123133626/tax-amnesty-jilid-ii-dimulai-1-januari-2022-bagaimana-kesiapan-sistem-it-nya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Work Smart
Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Whats New
Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Whats New
BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

Whats New
BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

Rilis
Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Whats New
Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Whats New
BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

Whats New
Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Whats New
IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Work Smart
Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Whats New
Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Whats New
Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Whats New
Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.