Salin Artikel

Sah, Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pelaksana "Tax Amnesty Jilid II"

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, aturan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2021.

"Beleid tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022," kata Neil dalam keterangan resmi, Senin (27/12/2021).

Neil menuturkan, program ini memiliki banyak keuntungan untuk para wajib pajak (WP) yang mengikuti. Salah satu manfaatnya adalah terbebas dari sanksi administratif dengan besaran lebih besar dibanding besaran tarif PPh final saat mengikuti PPS.

Lalu, data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana. Untuk itu dia berharap banyak WP yang mengikuti program yang berlaku selama 6 bulan ini.

"PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP,” ungkap Neilmaldrin.

Supaya lebih jelas, berikut ini dua kebijakan yang ada dalam program "Tax Amnesty Jilid II" tahun depan. Kebijakan ini memiliki tarif PPh yang berbeda sesuai keadaan harta.

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II

Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut.

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

https://money.kompas.com/read/2021/12/27/115333326/sah-sri-mulyani-terbitkan-aturan-pelaksana-tax-amnesty-jilid-ii

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Whats New
Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Whats New
Dorong Akses Kesehatan 'Real Time', AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Dorong Akses Kesehatan "Real Time", AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Whats New
Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Rilis
Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Earn Smart
Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Whats New
Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Whats New
Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Whats New
Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Whats New
Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Whats New
Masyarakat Sebut Pertalite 'Harga Baru' Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Masyarakat Sebut Pertalite "Harga Baru" Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Whats New
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Whats New
Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Whats New
Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Whats New
Bukan Nagita Slavina, Ini Pemilik Esteh Indonesia yang Layangkan Somasi ke Konsumennya

Bukan Nagita Slavina, Ini Pemilik Esteh Indonesia yang Layangkan Somasi ke Konsumennya

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.