Sepanjang 2021, Defisit Fiskal Tembus Rp 783,7 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit lebih rendah Rp 222,7 triliun dari target APBN Rp 1.006,4 triliun. Begitu pun lebih rendah dibanding tahun 2020 yang tembus 947,7 triliun atau 6,14 persen dari PDB RI.

"Defisit APBN realisasinya 783,7 triliun, jauh lebih kecil Rp 222,7 triliun dari APBN. Saya sudah memberikan indikasi pada bulan lalu defisit 2021 kemungkinan tembus 5,1-5,4 persen, tapi ternyata jauh lebih baik dari estimasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (3/1/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, defisit menurun -17,3 persen dari target APBN. Total defisit pun hanya 77,9 persen dari target APBN.

"Sejak Bulan November 2021 kita tidak lagi melakukan issuance SUN di pasar domestik karena kita melihat penerimaan akan keras dan pembiayaan utang lebih kecil dibanding tahun lalu," beber dia.

Pendapatan negara

Adapun defisit yang lebih rendah terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara yang tembus 100 persen. Bendahara negara ini mencatat, pendapatan negara sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau terealisasi 114,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 1.743,6 triliun

Pendapatan negara tumbuh sebesar 21,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1.647,8 triliun.

"Sampai 31 Desember, pendapatan negara Rp 2.003,1 triliun. Tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dari tahun lalu, ini adalah suatu recovery dan rebound yang cukup kuat," ucap Sri Mulyani.

Penerimaan pajak tumbuh 19,2 persen (yoy) mencapai Rp 1.277 triliun, atau sudah mencapai 103,9 persen dari target APBN Rp 1.229,6 triliun.

Adapun kepabeanan dan cukai mencapai Rp 269 triliun atau tumbuh 26,3 persen. Bea dan cukai ini sudah mencapai 125,1 persen dari target APBN Rp 215 triliun.

"Jadi yang tadinya penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp 1.332,7 triliun, tahun 2020 kembali nyaris hanya cuma Rp 1.072 triliun. Dan sekarang sudah mulai cover di Rp 1.277 triliun," ucap dia.

Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tercatat tumbuh 31,5 persen (yoy) menjadi Rp 452 triliun. Hingga Desember 2021, realisasinya mencapai 151,6 persen terhadap APBN.

Belanja Negara

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, belanja negara hingga Desember 2021 mencapai Rp 2.786,8 triliun.

Realisasinya meningkat 7,4 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Angkanya setara dengan 101,3 persen dari target Rp 2.750 triliun.

"Kalau di sisi pendapatan negara masih tumbuh sangat kuat, belanja negara juga cukup kuat dan masih terjadi ekspansi. Kita berhasil membelanjakan Rp 2.786,8 triliun atau di atas APBN Rp 2.750 triliun. Artinya Rp 36,7 triliun lebih tinggi dari APBN," ucap Sri Mulyani.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 2.001,1 triliun atau 102,4 persen dari pagu Rp 1.954,5 triliun. Realisasi ini naik sebesar 9,2 persen secara tahunan (yoy).

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja K/L Rp 1.189,1 triliun atau 115,2 persen dari pagu Rp 1.032 triliun dan belanja non K/L Rp 812 triliun atau 88 persen dari pagu Rp 922,6 triliun.

"Belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 2.001,1 triliun, lebih tinggi dari target Rp 1.954,5 triliun atau 102,4 persen. Artinya belanja 9,2 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu. Jadi terlihat lonjakan yang sangat tinggi tahun lalu, dan kita masih tumbuh lagi di tahun ini," sebut dia.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 785 triliun atau terdapat selisih 9,8 triliun dari target APBN Rp 795,5 triliun.

Adapun pembiayaan anggaran terealisasi Rp 868,6 triliun atau 86,3 persen dari pagu Rp 1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran ini -27,2 persen (yoy) dibanding tahun lalu sebesar Rp 1.193,3 triliun.

"Jadi operasi APBN saat pandemi sangat besar. Defisit mencapai 4,65 persen dari GDP, jauh lebih kecil dari target yang ada di APBN. Artinya sudah cukup solid," tandasnya.