Softbank Batal Tanam Modal di IKN, Ini Jawaban Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut angkat bicara mengenai batalnya perusahaan asal Jepang, Softbank Corp, berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengatakan, pembangunan IKN bukan sesuatu yang instan. Tak heran, semua pimpinan negara yang bertemu Presiden Jokowi dan Sri Mulyani menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia.

Hal ini tidak ada bedanya dengan Softbank yang menyatakan dukungan pembangunan IKN. Batalnya perusahaan itu berinvestasi pun harus dihargai karena pembangunan IKN masih dalam tahap awal sehingga belum ada perjanjian yang mengikat.

"Banyak yang bilang Softbank batal, mereka expression of interest semua orang juga. Kalau presiden ketemu banyak pimpinan negara pasti (mereka bilang), 'We want to support Indonesia'. Saya saja sebagai Menteri Keuangan di berbagai kesempatan banyak yang menanyakan bagaimana IKN," ucap Sri Mulyani dalam CNBC Economic Outlook, Selasa (22/3/2022).

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, aturan untuk pendanaan IKN masih terus digodok. Intinya, pendanaan IKN seminimal mungkin menggunakan APBN.

Nantinya, beleid bakal menyusun besaran pendanaan pemindahan dan pembangunan IKN dari pihak swasta, BUMN, hingga APBN. Pendanaan tersebut disesuaikan dengan UU Keuangan Negara dan akuntabilitasnya.

"Jadi kalau sekarang banyak orang yang ngomongin tentang (pendanaan) itu, kayaknya kayak analisa saja di situ. Saya sebagai Menteri Keuangan pasti dalam hal ini dalam penyusunan UU maupun nanti dalam future, beban yang akan muncul dari sisi APBN kita hitung," ucap Sri Mulyani.

Selain aturan soal pendanaan, rencana umum pembangunan pun masih disusun. Aturan itu bakal membahas titik nol IKN, infrastruktur dasar, pusat pemerintahan, dan lain-lain.

"Memang sudah mulai dibahas. Nanti tempat pemerintahan pusat yang di mana titik nol-nya sudah ditentukan. Namun luas itu hampir sekitar lebih dari 200.000 Ha sehingga nanti desain kotanya akan seperti apa (masih dibahas)," jelasnya.

Asal tahu saja, pembangunan IKN terdiri dari beberapa tahap, dengan tahap pertama dimulai pada tahun 2022-2024. Sri Mulyani mengakui, pihaknya sudah menghitung besaran dana untuk membangun infrastruktur dasar di tahap awal.

Dana tersebut salah satunya berada di wilayah kerja Kementerian PUPR. Kementerian tersebut akan membangun beragam infrastruktur, yakni jalan tol, bandara, termasuk bendungan.

"Jadi kita akan menggunakan semua vehicle yang ada di kita, tujuannya adalah nanti kita akan sampaikan semua tahap pertama sampai 2024 apa yang akan kita capai, berapa dananya dan sumbernya darimana saja. Pasti akuntabel dan transparan," tandas dia.