Kemenaker Sebut Banyak Peluang Pekerja Formal Dapat Bekerja di Abu Dhabi

Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Suhartono menuturukan bahwa terdapat banyak sekali peluang, kesempatan kerja di Abu Dhabi yang perlu dimanfaatkan oleh para tenaga kerja formal Indonesia.

Suhartono bilang, terdapat peluang kerja sebanyak puluhan ribu orang setiap tahun dari berbagai profesi dan jabatan yang tersedia di Persatuan Emirat Arab.

"ILM merupakan ajang promosi kualitas dan kuantitas PMI kepada perusahaan Abu Dhabi, dimana kegiatan ini diharapkan dapat menjaring banyak PMI profesional untuk bekerja di Abu Dhabi serta untuk memperluas penempatan PMI di semua sektor formal," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (3/4/2022).

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab (PEA), Husin Bagis mengatakan bahwa penyelenggaraan ILM ini nantinya diharapkan menjadi media, mempertemukan antara perusahaan besar atau end user (employers), dengan beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dari Indonesia.

Meningkatkan dan memperluas penempatan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor pekerjaan di Abu Dhabi serta meningkatkan jejaring kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan terkait dalam hal perekrutan, pelatihan, pengiriman, penempatan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia.

"Kami turut senang, karena perusahaan-perusahaan yang turut serta pada penyelenggaraan ILM ini, menyampaikan apresiasi yang tinggi dan berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara rutin," ujar Husin.

Kegiatan ILM tahun ini kata dia, turut disi dengan penandatangan MoU Kerja Sama perekrutan PMI antara HR International-Dubai dengan PT Putra Pertiwi Jaya Lestari dan PT Al Wihdah Jaya Sentosa. Kemudian, antara Apjati dengan Alqadar Company untuk perekrutan di sektor tenaga medis.

Kegiatan ILM dihadiri berkisar 50 perusahaan PEA yang bergerak di sektor kesehatan, hospitality, transportasi umum, migas, konstruksi dan manpower suplies, perwakilan dari asosiasi Apjati, Aspataki dan Permindo serta melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI RI.