Jokowi Heran Jagung Saja Impor, Apa Kabar Janjinya soal Swasembada Dulu?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak habis pikir bagaimana Indonesia yang memiliki tanah subur dan luas, namun masih bergantung pada jagung impor.

Padahal, kata dia, jagung merupakan komoditas pertanian yang relatif sangat mudah dibudidayakan. Semua daerah di Indonesia, juga cocok untuk ditanami jagung, bahkan di lahan kering sekalipun.

"Misalnya jagung masih impor, tanam jagung. Kenapa? Tanam jagung di mana pun juga tumbuh. Kenapa masih impor?" kata Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 di Jakarta dikutip pada Jumat (29/4/2022).

"Kedelai, kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai. Lakukan ini," sambungnya.

Janji swasembada jagung

Menilik ke belakang, jagung sendiri sebenarnya merupakan satu dari tiga komoditas utama yang produksinya bisa swasembada selain padi dan kedelai. Bahkan menurut Jokowi, swasembada cukup dengan waktu 3 tahun sejak awal periode pemerintahan pertamanya di tahun 2014.

Kala itu, pemerintah periode Jokowi-JK telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun. Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor. Sehingga jagung dan beras bisa diprioritaskan lebih dulu.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi kala itu.

Saat target tersebut dicanangkan, Menteri Pertanian adalah Amran Sulaiman. Kini estafet posisi Menteri Pertanian dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Jokowi, terget swasembada pangan itu khususnya mencakup komoditas beras, gula, jagung, dan kedelai. Target itu, minimal, secara khusus dikonsentrasikan di 11 provinsi.

Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, ia juga menargetkan pembangunan 30 bendungan untuk memaksimalkan penyediaan irigasi lahan pertanian. Pendanaannya diperkirakan akan menghabiskan Rp 24 triliun, yang akan diambil dari pengalihan subsidi BBM bersubsidi.

"Jika dengan bendungan itu swesembada terwujud, maka bisa memperkuat sektor ekspor (pertanian)," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dirinya sangat tidak sepakat dengan impor pangan. Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan, kata dia, juga perlu dihindari sebab akan membuat petani merugi karena harga jual hasil pertanian akan turun drastis.

Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, ia menilai bahwa pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu.

"Semua masih seneng impor karena banyak yang mengambil rente di sini (impor)," kata dia.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi saat berkampanye Pilpres 2014 di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.

Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Pertama, tahun 2016 ditargetkan swasembada padi, bawang merah dan cabai. Kedua, tahun 2017 ditargetkan swasembada jagung. Ketiga, tahun 2019 ditargetkan swasembada gula konsumsi.

Keempat, ditargetkan swasembada kedelai dan bawang putih tahun 2020. Kelima, tahun 2024 ditargetkan swasembada gula industri.

Keenam, tahun 2026 ditargetkan swasembada daging sapi. Ketujuh, di tahun 2045 Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

Pilpres 2019

Meski target swasembada dan stabilnya pasokan jagung meleset di akhir periode pertama masa jabatannya sebagai Presiden RI, Jokowi kembali menjanjikan ketersediaan jagung bisa stabil di Pilpres 2019.

Jokowi yang saat itu menjadi calon presiden nomor urut 01 mengatakan bahwa jika terpilih nanti ingin terus menjaga kesediaan dan stabilitas harga pangan jika terpilih kembali.

"Kita ingin ketersediaan pangan, stok, dan stabilitas harga harus terus kita jaga," tutur Jokowi saat debat kedua Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com 17 Februari 2019.

Kemudian, Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada petani jagung karena bisa meningkatkan produksi. Dan ini bisa menekan impor. Ia mengungkapkan data pada 2014, Indonesia mengimpor 3,5 juta ton jagung.

Akibat produksi yang meningkat, jumlah impor tersebut menurun drastis menjadi 180.000 ton jagung.

"Saya sampaikan terima kasih pada petani jagung. Pada 2014, kita impor 3,5 juta ton jagung. Pada, 2018 hanya impor 180.000 ton jagung, artinya ada produksi 3,3 juta ton," terangnya.

Namun meskipun Jokowi mengklaim ada kenaikan produksi jagung, sepanjang periode pertamanya, polemik soal kelangkaan jagung masih menghiasi pemberitaan nasional.