Banyak CPNS Mengundurkan Diri, Anggota DPR Sebut Harus Ada Peningkatan Gaji

Oleh karena itu, Mardani meminta pemerintah memperbaiki sistem tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk perbaikan dalam sistem remunerasi.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil. Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas," katanya dalam keterangan tertulis dikutip dari laman resmi DPR, Minggu (29/5/2022).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah. Ia menilai pemerintah harus mempertimbangkan psikologis CPNS yang berasal dari kalangan milenial maupun gen Z supaya sistem kerja di lingkungan pemerintah juga bisa sedikit menyesuaikan dengan zaman.

"Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama sementara pola dan sifat pekerjaan berubah. Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah. Salah satunya unsur gaji," lanjut dia.

Sistem kerja PNS yang baku dan menuntut pola kerja yang runut juga menjadi persoalan. Meski begitu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun lembaga terkait disebut perlu mencontoh pengelolaan yang dilakukan swasta agar negara tidak kehilangan SDM-SDM unggul.

Sebab kata dia, SDM unggul tersebut bisa lebih memilih bekerja di bidang non-pemerintahan yang secara benefit dan lingkungan kerja lebih sesuai dengan generasi milenial dan gen Z.

"Birokrasi yang berintegritas betul wajib. Tapi kita juga harus bisa mamahami anak-anak sekarang yang tak hanya sekadar mencari gaji tapi juga kenyamanan dan optimalitas dalam kerja," ujar Mardani.

Mardani khawatir, fenomena ratusan CPNS berduyun-duyun mundur tersebut akan mengganggu pelayanan publik. Sebab, formasi seleksi CPNS telah disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap kementerian atau lembaga.

"Mereka sudah diplot untuk satu posisi yang jelas dan untuk pengisiannya memerlukan prosedur dan waktu yang lama lagi. Dikhawatirkan kejadian ini menyebabkan terganggunya sistem kerja. Misal slot posisi dokter di puskesmas yang mestinya terisi jadi kosong. Kementerian PANRB dan BKN serta Kementerian Keuangan perlu menyelidiki masalah ini," pungkasnya.