Bendungan Tiro hingga Bandara Bali Utara Dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, penghapusan sejumlah proyek akan tertuang dalam Peraturan Menko Perekonomian (Permeneko) Nomor 9 Tahun 2022 yang rencananya diterbitkan dalam waktu dekat.

"Jadi ada proyek yang dikeluarkan (dari daftar PSN) dan 2 (program) yang baru. Nanti detailnya terdapat dalam Peraturan Menko Perekonomian," ungkapnya dalam media briefing di Kemenko Perekonomian, Selasa (26/7/2022).

Permenko 9/2022 akan menggantikan aturan sebelumnya yakni Permenko 7/2021, sehingga dari semulai daftar PSN terdiri dari 208 proyek dan 10 program akan menjadi 200 proyek dan 12 program.

Ia menjabarkan, sejumlah proyek yang keluar dari daftar PSN di antaranya proyek Bendungan Tiro di Aceh karena masyarakat sekitar tidak setuju dengan adanya proyek pembangunan tersebut.

Pada proyek ini perlu dilakukan lokasi pengganti sehingga prosesnya masih panjang dan diperkirakan rampung melewati tahun 2024.

Kemudian ada proyek Pembangunan Inland Waterway Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) yang akan memanfaatkan jalur kanal sungai untuk transportasi logistik. Sayangnya, kajian mengenai proyek ini belum juga rampung.

Lalu terdapat proyek kawasan ekonomi kreatif (KEK) Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Alasan proyek ini dikeluarkan dari PSN karena tak ada progres pembangunan yang di wilayah tersebut.

"Proyek ini (KEK Tanjung Api-Api) enggak ada progresnya, sehingga penggantinya sedang disiapkan," kata Wahyu.

Selain itu, ada pula proyek Kereta Api di Kalimantan Utara dan Bandara Bali Utara yang akan dihapus dari daftar PSN.

Kendati demikian, Wahyu tak menjelaskan lebih lanjut terkait program dan proyek apa saja yang kemudian masuk ke dalam daftar PSN. Menurutnya, proyek dan program yang masuk dalam daftar PSN harus yang dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Jadi yang baru adalah, proyek-proyek yang kriterianya menciptakan lapangan kerja. Contohnya pemanfaatan hilirisasi, ini murni dari pihak swasta, tak perlu APBN. Nah ini kami dorong," ujarnya.