Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, BCA Tunggu Aturan Lanjutan dari OJK

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, hingga kini pihaknya masih mengkaji penerapan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang.

Terutama terkait jenis kekayaan intelektual seperti apa yang bisa dijadikan jaminan utang hingga bagaimana cara mengatasi kredit macet jika jaminannya berupa kekayaan intelektual.

"Intinya bisa kita pertimbangkan sebagai jaminan tambahan, tentang apa saja dan bagaimana kalau macet, nah itu yang perlu kajian lebih dalam lagi sebab itu akan kita pertimbangkan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/7/2022).

Pasalnya, lanjut dia, jaminan utang berupa kekayaan intelektual ini sangat sedikit diterapkan di perbankan global sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam sebelum menerapkannya di BCA.

"Karena di luar negeri belum ada yang terima itu, yang ada 1-2 kasus saja," kata Jahja.

Dia pun belum dapat memastikan sampai kapan kajian ini akan berlangsung dan kapan BCA akan benar-benar menerapkan kekayaan intelektual sebagai jaminan tambahan utang nasabah.

Dia mengatakan, BCA menunggu aturan lanjutan dari regulator atau dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mendapatkan kepastian terkait penerapan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di bank.

"Iya, lebih baik tunggu aturan lanjutan tentang apa saja yang bisa (dijadikan jaminan utang) dan bagaimana penilaian dan kalau macet bagaimana eksekusi secara legalnya," jelas Jahja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan, kajian terhadap kelayakan konten YouTube hingga lagu jadi jaminan utang ke bank perlu dilakukan.

Karena masih ada beberapa hal yang belum tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Dengan aturan tersebut, pelaku ekonomi kreatif dapat menjadikan karyanya berupa konten YouTube, film, hingga lagu sebagai jaminan utang ke bank ataupun nonbank.

"Terkait prospek dan kelayakan hak kekayaan intelektual (termasuk konten YouTube) jadi jaminan kredit (utang) ke bank, saat ini masih dalam kajian OJK, khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan secondary market, appraisal untuk likuidasi HKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/7/2022).